Ketua Umum PB NU pada Dubes China: Manusiakan Muslim Uighur

Jakarta, MINA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menghimbau Pemerintah China memperlakukan Muslim Uighur tanpa kekerasan, tapi dengan pendekatan kemanusiaan seperti perlakuan Pemerintah Indonesia terhadap gerakan separatisme dalam negeri.

Hal tersebut ia sampaikan, saat menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian dan rombongan membahas persoalan Muslim Uighur di kantor PB NU Jakarta, Senin (24/12).

Setelah melakukan diskusi dengan Dubes China, Kiai Said menyimpulkan dua hal. Pertama, masalah agama.  Kedua, masalah politik. Kiai Said mengatakan, sejak dahulu kala Muslim Uighur memberontak pada Kaisar China karena ingin memisahkan diri dari Beijing.

Ia menceritakan, Indonesia berhasil menaklukkan gerakan separatisme di Aceh tanpa kekerasan, tapi dengan pendekatan kemanusiaan. Indonesia juga memberikan hak-hak kepada wilayah yang hendak pisah tersebut, termasuk hak istimewa.

“Bagaimana kalau hal ini dilakukan oleh Pemerintah China terhadap umat Islam Uighur. Bagaimana agar Uighur mendapatkan hak-haknya, dihargai eksistensinya, dihargai haknya, tanpa harus memisahkan diri dari kesatuan,” usul Kiai Said.

Menurut Pengasuh Pesantren al-Tsaqafah ini, jika gerakan separatisme dilawan dengan kekerasan maka mereka akan semakin melawan dan memberontak.

Namun, jika persoalan Muslim Uighur adalah persoalan politik maka itu menjadi urusan dalam negeri China, siapapun tidak bisa ikut campur, akan tetapi, ia memberikan beberapa usulan solusi bagaimana seharusnya Pemerintah China menangani persoalan Muslim Uighur.

“Pertama, (Muslim Uighur) diberi kebebasan. Kedua, diakui eksistensinya. Ketiga, diberi kebebasan bekerja atau mengembangkan ekonomi, pendidikan,” katanya.

Kiai Said menegaskan, jika persoalan Muslim Uighur adalah persoalan agama maka semua umat Islam harus bersuara.

“Kalau itu urusan agama, NU tidak akan diam. Kalau urusan politik pun kita harapkan penyelesaiannya dengan baik,” tegasnya. (R/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)