ABBAS: KESEPAKATAN DAMAI HANYA JIKA ISRAEL AKUI AL-QUDS

Marrakesh-Maroko,16 Rabi’ul Awwal 1435/18 Januari 2014 (MINA) – Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan, tidak akan ada kesepakatan damai dengan Israel tanpa pengakuan negara Yahudi itu atas Al-Quds (Yerusalem) Timur yang didudukinya sebagai ibu kota negara Palestina.

“Tidak akan ada perdamaian tanpa stabilitas, maupun kesepakatan tanpa Yerusalem Timur yang diduduki diakui sebagai ibukota negara Palestina,” kata Abbas saat berbicara pada pertemuan Komite Al-Quds ke-20 di Marrakesh, Maroko seperti dilaporkan Kantor Berita Alray yang dikutip Mi’raj News (MINA), Sabtu.

Komite Al-Quds didirikan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 1975 untuk melawan pencaplokan tanah Palestina dan aset di kota Al-Quds.

Pertemuan dua hari komite Al-Quds ke-20 (17-18/1) yang dipimpin Raja Maroko Mohamed VI dan dihadiri oleh para menteri luar negeri dari negara-negara anggota komite bersama dengan Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI), perwakilan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan para pejabat dari Uni Eropa, PBB,Vatikan serta Liga Arab.

Abbas menyatakan, di tengah meningkatnya kekhawatiran negara-negara Arab dan Barat atas permukiman ilegal baru Israel, negara Yahudi itu justeru memanfaatkan pembicaraan damai sebagai “penutup” untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

“Pembicaraan perdamaian yang ditengahi Amerika Serikat (AS) seharusnya tidak berfungsi sebagai penutup untuk memperluas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki,” katanya.

Palestina menginginkan kesepakatan damai dengan catatan, perbatasan berdasarkan garis yang ada sebelum 1967, saat Israel merebut Tepi Barat, termasuk Al-Quds Timur.

Israel pekan lalu mengumumkan rencana untuk membangun sekitar 1.800 rumah baru bagi pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat , termasuk wilayah Arab Al-Quds Timur.

Pengumuman itu terjadi hanya beberapa hari setelah kunjungan misi perdamaian terakhir Menteri Luar Negeri AS John Kerry di wilayah itu, yang menyatakan permukiman Israel “tidak sah” dan “tidak membantu” proses perdamaian Palestina-Israel.

Keputusan berani datang saat pemerintah Inggris, Italia, Perancis, dan Spanyol memanggil duta besar Israel untuk memprotes tindakan pemerintah negara Yahudi itu memanggil duta besar Eropa pada Jumat (17/1) dalam sebuah langkah balas dendam atas kecaman yang dilontarkan Uni Eropa terhadap perluasan permukiman ilegal Israel.

Setelah Israel mengumumkan rencana baru permukiman pekan lalu situasi tegang terjadi dengan AS, saat Menteri Pertahanan Israel Moshe Yaalon meluncurkan omelan pribadi yang pahit terhadap John Kerry atas “obsesi”-nya dalam kerangka kerja untuk menengahi sebuah perjanjian perdamaian Israel dengan Palestina pada April 2014 mendatang.

Sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Catherine Ashton mengatakan “sangat khawatir” atas rencana tersebut, dan menyatakan permukiman Israel itu adalah “ilegal sesuai hukum internasional” dan “menghambat proses perdamaian”.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis lalu, menuduh Uni Eropa bersikap “munafik” terhadap proses perdamaian Timur Tengah, mengatakan Eropa lebih peduli dengan militansi Palestina daripada pembangunan perumahan Israel.

Masyarakat internasional juga menganggap seluruh permukiman yang dibangun Israel di atas tanah yang dicaploknya dalam Perang Enam Hari 1967 adalah ‘ilegal’. (T/P02/EO2/mirajnews.com)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)