Abeer Odeh: Kependudukan Israel Kendala Utama Pembangunan Ekonomi Palestina

Ramallah MINA – Menteri Perekonomian Palestina Abeer Odeh mengatakan pada Kamis (13/9), laporan Lembaga Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) adalah bukti bahwa pendudukan Israel merupakan kendala utama bagi pembangunan ekonomi Palestina.

Laporan dengan judul “Realitas Ekonomi di Wilayah Pendudukan Palestina Semakin Suram” merupakan laporan tahunan UNCTAD dalam bantuannya kepada rakyat Palestina, yang dilaporkan ketika kondisi sosial ekonomi memburuk dan mengalami kemunduran yang terus berlanjut.

“Tingginya tingkat pengangguran, menurunnya pendapatan per kapita, kontraksi produktivitas pertanian dan memburuknya kondisi sosio-ekonomi menjadi ciri penilaian suram dari ekonomi Wilayah Pendudukan Palestina,” tulis laporan tahunan UNCTAD. Demikian Wafa Melaporkan dikutip MINA.

Laporan itu memperingatkan, menguapnya dukungan donor, pembekuan dalam rekonstruksi Gaza dan konsumsi publik serta swasta yang dibiayai kredit tidak berkelanjutan, menawarkan prospek pertumbuhan yang buruk karena penyitaan tanah dan sumber daya alam oleh Israel terus berlanjut.

Laporan itu mengatakan, Israel telah gagal meringankan pembatasan dan dukungan donor telah menurun tajam hingga sepertiga dari tahun 2008.

Laporan itu mengungkapkan, pada 2017 dan awal 2018, pembangunan permukiman dipercepat, meskipun Resolusi Majelis Umum PBB A / ES-10/19 tanggal 21 Desember 2017 menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan batal serta harus dibatalkan sesuai dengan resolusi yang relevan dari Dewan Keamanan PBB.

Ini menyoroti bukti bahwa pengambilan paksa wilayah Palestina di Tepi Barat yang mencakup pemindahan populasi Israel ke dalam permukiman, memaksa keluar populasi Palestina, dengan investasi lebih dari US$ 19 miliar dalam pembangunan permukiman, memperluas yurisdiksi hukum domestik Israel ke pemukim dan pertumbuhan tindakan ekonomi, sosial, politik dan administratif yang memperdalam integrasi permukiman ke dalam sistem Negara Israel.

Odeh mengatakan, tidak akan ada pembangunan di bawah pendudukan dan oleh karena itu masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi Palestina yang paling utama, yaitu dengan mengakhiri pembatasan Israel dan mengendalikan ekonomi untuk memfasilitasi investasi dan mendapatkan manfaat dari alam Palestina. Sumber daya terutama dalam apa yang telah ditetapkan sebagai Area C (Tepi Barat). (T/ais/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)