Naypyidaw, Myanmar, 1 Ramadhan 1434/9 Juli 2013 (MINA ) – Beberapa kelompok dan aktivis hak asasi manusia mengecam keras pemerintah Myanmar yang diam membiarkan meningkatnya kekerasan terhadap Muslim Rohingya di negara Asia Tenggara itu.
Beberapa kelompok dan aktivis hak asasi internasional memperingatkan dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Senin (8/7), bahwa impunitas (kekebalan hukum) untuk para penyerang Budha, selanjutnya akan membuat mereka berani untuk melakukan kejahatan lebih terhadap minoritas Muslim, dan Myanmar akan berubah menjadi tempat berkembang biaknya ekstremisme.
Pernyataan itu muncul setelah lebih dari tiga bulan pihak berwenang gagal menangkap setiap tersangka sehubungan dengan serangan terhadap sebuah sekolah Islam yang merenggut puluhan nyawa di Myanmar Tengah.
Sekolah di pinggiran kota Meiktila diratakan selama pertumpahan darah Maret yang memicu wabah kekerasan terhadap Muslim di seluruh negara Asia tenggara. Ratusan preman menggunakan rantai baja, tongkat dan pisau untuk menyerang para siswa dan guru.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Selamat dari Pemakzulan
Menurut angka resmi, hampir 50 orang tewas dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal di seluruh wilayah bermasalah itu, Press TV melaporkan yang dikutip Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).
Kelompok hak asasi, Dokter untuk Hak Asasi Manusia, telah mengumpulkan informasi dan saksi mata kesaksian untuk menunjukkan skala kekerasan dan kengerian di lokasi pembantaian.
Negara bagian Rakhine, Myanmar Barat, tahun lalu melakukan gelombang kekerasan terhadap komunitas Muslim yang menewaskan lebih dari 200 orang.
Puluhan Muslim Rohingya telah tewas dan ribuan lainnya mengungsi akibat serangan oleh ekstrimis Budha di Myanmar dalam beberapa bulan terakhir.
Baca Juga: Jumat Pagi Sinagog Yahudi di Meulbourne Terbakar
Badan-badan internasional menuduh pemerintah menutup mata terhadap serangan.
Muslim Rohingya di Myanmar ada sekitar lima persen dari populasi negara itu yang hampir 60 juta. Mereka telah dianiaya dan menghadapi penyiksaan, pengabaian, dan represi sejak kemerdekaan negara itu pada 1948.
Pemerintah Myanmar telah berulang kali dikritik karena gagal untuk melindungi Muslim Rohingya. (T/P09/R2).
Baca Juga: Taliban Larang Pendidikan Medis Bagi Perempuan, Dunia Mengecam
Miraj News Agency (MINA).
Baca Juga: PBB akan Luncurkan Proyek Alternatif Pengganti Opium untuk Petani Afghanistan