Asia-Pasifik Gelar Pertemuan Persiapan Sidang CSW ke-63

Bangkok, MINA – Sejumlah perwakilan negara-negara kawasan Asia-Pasifik menggelar rapat persiapan untuk sidang Commision on the Status of Women (CSW ke-63) di Bangkok, Thailand, pada Rabu (13/02).

Sidang CSW ke-63 ini yang diikuti perwakilan dari negara kawasan Asia-Pasifik akan berlangsung pada 11 sampai 22 Maret 2019 di New York. Sementara itu pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok merupakan agenda untuk berbagi pengalaman terbaik terkait pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan selama setahun terakhir.

Sebagai wakil Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengikuti sejumlah agenda pertemuan yang membahas tentang sistem perlindungan sosial, layanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang merupakan isu utama CSW ke-63.

Melalui Menteri PPPA Yohana Yembise, pemerintah menyampaikan posisi terkini kemajuan pemberdayaan perempuan di Indonesia yang mengalami peningkatan yang baik.

“Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup baik dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini tampak pada kemajuan di bidang strategis yang turut mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),” katanya.

Menurut dia, data menunjukkan selama enam tahun terakhir, presentasi perempuan sebagai pegawai negeri meningkat 49,31 persen di Indonesia.

“Artinya angka partisipasi kerja perempuan meningkat. Disamping itu, angka harapan hidup serta angka harapan lama sekolah perempuan juga mengalami peningkatan khususnya dalam 10 tahun terakhir,” tambahnya.

Ia menjelaskan capaian tersebut merupakan buah dari upaya Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Strategi Pengarusutamaan Gender dan diperkuat melalui berbagai kebijakan teknis di semua sektor pembangunan. Meski diakui hambatan dan tantangan masih dialami Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan.

“Hambatan tentu saja dihadapi Indonesia, seperti halnya negara-negara lain di Asia-Pasifik bahkan seluruh dunia. Pemahaman para pemangku kepentingan tentang Pengarusutamaan Gender semata-mata hanya untuk memberdayakan perempuan, sehingga tidak menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan dan program,” kata Yohana. (R/R10/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)