Australia Batalkan Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Sydney, MINA – Australia mengumumkan tidak akan lagi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, membalikkan keputusan kontroversial oleh pemerintah konservatif sebelumnya.

“Yerusalem adalah masalah status terakhir yang harus diselesaikan sebagai bagian dari negosiasi damai antara Israel dan rakyat Palestina,” kata Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan pada Selasa (18/10).

Dalam sebuah laporan oleh surat kabar Guardian, terungkap bahwa Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) menghapus dua kalimat dari situs webnya dalam beberapa hari terakhir yang menyatakan langkah tersebut, menunjukkan keputusan membatalkannya secara diam-diam.

Dua kalimat tersebut yang dihilangkan menyatakan: “Konsisten dengan kebijakan lama ini, pada Desember 2018, Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, menjadi pusat Knesset dan banyak lembaga pemerintah Israel.”

Kemudian kalimat lainnya yaitu, “Australia berharap memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat ketika praktis, untuk mendukung, dan setelah penentuan status akhir, solusi dua negara.”

Pemerintah Australia tampaknya telah mundur dari keputusannya untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, empat tahun setelah pengumuman awal bahwa mereka akan memindahkan kedutaannya ke kota tersebut.

Keputusan awal mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dibuat oleh mantan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, pada 2018, setahun setelah Amerika Serikat dan Presiden saat itu Donald Trump, pertama kali mengumumkan pengakuannya dan meminta negara lain mengikutinya.

Pemerintah Partai Buruh Australia – terpilih pada Musim Panas ini – menjamin bahwa itu akan membalikkan langkah Morrison di tengah kebijakan lain darinya, tetapi itu dilaporkan tidak ditindaklanjuti sampai Guardian meminta DFAT untuk informasi mengenai masalah tersebut.

Menurut juru bicara DFAT, yang dikutip oleh surat kabar itu, pemerintah Australia menganggap status Yerusalem sebagai masalah yang harus diselesaikan sebagai bagian dari setiap negosiasi perdamaian. (T/R6/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)