AWG Minta DPR Tegur Kementerian yang Berhubungan dengan Israel

Jakarta, MINA – Organisasi kemanusiaan yang fokus pada perjuangan Palestina, Aqsa Working Group (AWG) meminta kepada DPR untuk menegur dan mengkritisi beberapa Kementerian yang menjalin hubungan dagang dengan Israel.

Hal itu disampaikan Presidium AWG, M. Anshorullah kepada Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon dalam pertemuan di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

“Kami mohon perhatian dari BKSAP untuk memperingatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Ekonomi, Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perdagangan supaya hentikan perdagangan dengan Israel,” kata Anshorullah.

Aspirasi AWG tersebut berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasi beberapa waktu lalu.

Data itu menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor produk dari Israel pada periode Januari-April 2024 senilai puluhan juta dolar AS. Bahkan ada kenaikan tajam impor dari entitas Zionis Israel ke Indonesia sebesar hampir 340 persen pada Januari-April 2024 dibanding tahun lalu pada bulan yang sama.

Merespon permintaan AWG itu, Fadli Zon mengatakan, Indonesia tidak mempunyai hubungan dagang dengan Israel secara langsung (direct).

“Namun masalahnnya yang indirect ini yang sulit terlacak, jadi memakai semacam proksi begitu. Tetapi kalau ada informasi-informasi, data-data seperti itu yang legitimitasi dan terbukti, maka kita pasti menyampaikan kepada Pemerintah untuk tidak melakukan itu (hubungan dagang),” ucap Fadli.

Politisi Gerindra itu menambahkan, gerakan masyarakat sipil melalui Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap produk pro-Zionis merupakan gerakan yang sangat efektif dan penting.

“(BDS) Ini banyak sekali pengaruhnya kepada Israel dan pihak-pihak yang mendukung. Ini juga menjadi pelajaran bagi kooperasi atau institusi yang mendukung kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, bahkan genosida Israel di Palestina,” kata Fadli.

Sebelumnya, melalui keterangan tertulis, AWG juga mendesak pemerintah untuk menghentikan hubungan dagang tersebut.

“Hubungan dagang RI (Republik Indonesia) dengan Zionis Israel yang belakangan terkuak, menunjukkan ternyata diplomasi ekonomi kita tidak sejalan dengan diplomasi politik yang dibangun oleh Kementerian Luar Negeri yang kuat dan tegas terhadap Zionis,” ujar Anshorullah, Selasa (2/7).

Menurut Anshorullah, hal tersebut adalah standar ganda yang hipokrit.

Ia menambahkan, Indonesia terus mengutuk genosida oleh Zionis Israel dan menuntut gencatan senjata, tetapi di sisi lain terus menjalin hubungan dagang.

“Ini adalah ironi yang memalukan. Padahal Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Zionis Israel,” kata dia.

Terlebih lagi, sambung Anshorullah, peningkatan perdagangan dengan Zionis Israel yang terjadi pada saat genosida di Gaza sedang berlangsung, menyedihkan. Negeri-negeri lain yang menuntut gencatan senjata, berupaya mengurangi bahkan memutus hubungan dagang dengan Zionis Israel, Indonesia malah meningkat impornya.

“Saya mendesak kepada pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Ekonomi, Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya juga bisa mengambil langkah tegas seperti yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri,” ujar Anshorullah.[]

Mi’raj News Agency (MINA)