BAZNAS Dorong Pengumpulan Zakat Sesuai Perundangan

Jakarta, MINA – Menanggapi banyaknya pemberitaan mengenai himbauan pengumpulan zakat yang digalang oleh RT/RW di DKI Jakarta belakangan ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendorong pengumpulan zakat oleh BAZNAS di tingkat Kabupaten/kota dan BAZNAS Provinsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Peraturan yang dimaksud ialah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar hukum seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia,” ujar Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/6).

Bambang menambahkan, BAZNAS mendorong agar BAZNAS dan LAZ menggalang dana sesusi perundangan dan ketentuan syariah. Penggalangan dana adalah bagian dari syariah zakat, sehingga didorong agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat.

Dalam penghimpunan zakat, BAZNAS mengedepankan layanan kepada muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) agar mudah dalam menunaikan zakat. Berbagai inovasi dilakukan oleh BAZNAS baik di tingkat pusat maupun daerah demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi muzaki dan mustahik.

Pada Ramadan 1439 H ini, BAZNAS bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan fasilitas baru dalam membayar zakat sehingga semakin dekat dengan gaya hidup masyarakat masa kini. Zakat dapat ditunaikan baik langsung melalui konter-konter zakat maupun melalui layanan digital dengan tiga macam kanal yaitu digital banking, e-commerce dan teknologi keuangan.

“BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural dan satu-satunya lembaga resmi yang mengelola zakat dibantu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu tugasnya ialah mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelola zakat secara nasional agar lebih terintegrasi, profesional dan akuntabel,” katanya.

Dalam pengintegrasian pengelolaan tersebut, semua pihak pengelola zakat mesti melakukan penyesuaian organisasi sebagaimana diamanatkan UU dan telah dilakukan oleh 33 provinsi lainnya di Indonesia.

UU tersebut diperkuat oleh Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer). Para ulama menguatkan aturan tentang kewenangan pemerintah untuk memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara sejalan dengan prinsip syariah dan umat Islam wajib mematuhinya.

Penyesuaian ini selain merupakan bagian dari komitmen ketaatan hukum setiap badan pemerintah atas ketentuan peraturan perundang-undangan, juga untuk mewujudkan asas & tujuan zakat, yakni mengintegrasikan dan memprofesionalisasi pelayanan zakat untuk tujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat & pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Setiap tahun BAZNAS seluruh Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan satu persen kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program penmberdayaan zakat,” katanya.

Selain itu, pengelolaan zakat juga terus didorong untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan dalam bentuk berupa kewajiban audit keuangan, audit syariat bahkan penjajakan agar diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).(L/R04/R01)

 

Mi’raj News Agency (MINA)