Berbagai Lembaga Malaysia Kecam Pemindahan Kedubes AS ke Al-Quds

Kuala Lumpur, MINA – Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pemindahan Kedutaan Besar negara itu dari Tel Aviv ke Yerusalem (Al-Quds) atau Beitul Maqdis yang diresmikan pada Senin 14 Mei 2018, sangat dikecam oleh berbagai pihak dan lembaga.

Berbagai lembaga Malaysia yakni Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM), SHURA dan Aliansi Masjid Dunia Membela Al Aqsa,  menyatakan sikap sebagi berikut :

“Kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan Presiden AS, Donald Trump, memindahkan kedutaan AS dari Tel Eviv ke Baitul Maqdis seperti yang dilakukan hari ini.

Tindakan ini adalah suatu pelanggaran terang-terangan kepada mayoritas negara-negara anggota PBB. Keputusan itu dicapai dalam suatu sidang khusus PBB pada 22 Desember 2017 yang dihadiri oleh 128 negara menolak (hampir dua pertiga dari 193 anggota PBB)  dan hanya 9 negara setuju dan selebihnya diam dengan keputusan Trump.

Walaupun keputusan tersebut tidak mengikat tetapi ini suatu pernyataan jelas sebagian besar komunitas dunia menolak keputusan Trump dan dengan itu, AS sepatutnya menghormati penolakan mayoritas.

Ini adalah provokasi AS dan Israel yang akan mencetuskan ketegangan dunia  berpanjangan akibat tindakan biadap AS yang mengabsahkan tindakan ganas Israel pada warga Palestina.

PBB harus menyatakan bahwa AS telah menjadi negara yang pengancam keamanan dunia dan dengan tegas memboikot kedutaan AS di Baitul Maqdis.

Kami mendesak OKI juga bertindak untuk menghalangi Zionis Israel dan AS dari kebiadapan terhadap kota suci Palestina sekaligus melindungi Masjid Aqsha dari Yahudi.

Kami menegaskan bahwa Baitul Maqdis adalah ibukota Palestina yang abadi dan ia juga adalah kota suci umat Islam seluruh dunia. 

AS dan Israel jelas menyebar status tersebut dengan melakukan perempasan sekaligus merealisasikan agenda pengYahudiaan kota Al Quds.

“Kami mendesak  gerakan keadilan dan hak asasi manusia seluruh dunia bangkit menentang tindakan AS dan mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran diseluruh ibukota di setiap negara.”

Negara-negara OKI seharusnya bertindak berani menggantung hubungan diplomatik dengan AS dan bersatu menentang Israel.

Kami mendesak kerajaan Malaysia menyatakan pendirian tegas terhadap kebiadapan AS dan Israel.

Pemerintah Malaysia, yang didirikan di Malaysia setelah GE 14 baru-baru ini, harus meninjau semua hubungan Malaysia secara langsung atau tidak langsung dengan Israel dalam bentuk perdagangan, kerjasama keamanan atau hubungan diplomatik.

Pemerintah harus memperkuat dukungan untuk perjuangan Palestina karena Israel dalam teror di Gaza dan di Baitul Maqdis.

Kami mengutuk kekerasan tentara Israel yang telah menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai hampir 10.000 orang Palestina di Gaza dalam Gerakan di Palestina Great Return March yang saat ini sedang berlangsung di perbatasan Gaza-Israel.”

Demikian pernyataan bersama yang ditandatangani  Presiden MAPIM Mohd Azmi Abdul Hamid, Ketua SHURA Abdul Ghani Samsudin dan Ketua Aliansi Masjid Dunia Membela Al Aqsa Ahmad Awang. (L-K3/R10/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)