Bertemu Dubes Sudan, Jama'ah Muslimin Serukan Perang Segera Dihentikan

Jakarta, MINA – Wadah kesatuan umat Islam, Jama’ah Muslimin (Hizbullah), meminta pertempuran bersenjata antara angkatan militer Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) segera dihentikan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Ukhuwah Pusat Jama’ah Muslimin (Hizbullah), Sakuri SH, saat bertemu Dubes Sudan untuk Indonesia Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed dalam acara temu media yang digelar di Kediaman Resmi Dubes Sudan di Jakarta pada Rabu (3/5).

“Kami menyerukan agar pihak-pihak yang saling bertikai untuk menahan diri dan secepatnya menghentikan perang saudara yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari kedua pihak,” kata Sakuri saat membacakan pernyataan sikap Jama’ah Muslimin (Hzibullah) pada jumpa pers tersebut.

Dia mengatakan, perang di Sudan telah menewaskan dan melukai banyak korban, baik itu dari kalangan sipil, militer, maupun utusan PBB.

Per 2 Mei 2023, jumlah warga sipil yang tewas akibat konflik bersenjata di Sudan telah mencapai 528 orang. Sementara itu, 4.500 lebih korban mengalami luka-luka.

Angka tersebut belum termasuk kalangan militer dan utusan PBB serta 14.000 warga yang terpaksa harus mengungsi.

Sakuri juga menyerukan pemerintah Indonesia untuk ikut mengambil langkah nyata dalam mendamaikan perang Sudan. Hal ini dinilai sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi negara untuk turut serta menjaga ketertiban dunia.

Kemudian, dia mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam meredakan konflik, termasuk umat Islam yang ada di seluruh belahan dunia untuk turut mengambil peran agar perang di Sudan bisa segera berakhir.

“Kami juga menyerukan agar Muslimin menjadi penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik dengan semangat ukhuwah,” pungkasnya.

Dubes Sudan untuk Indonesia Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed merespon pernyataan sikap yang disampaikan Sakuri, dan berharap Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan pada Sudan yang tengah konflik bersenjata, menyebabkan krisis bidang kesehatan, karena lumpuhnya 69 persen rumah sakit dan pasokan medis yang makin menipis.

Dubes Yassir juga angkat bicara mengenai perkembangan situasi politik di Sudan saat ini yang tengah berkonflik.

Yassir menegaskan bahwa perang yang terjadi di Sudan bukanlah perang saudara, melainkan upaya pengambilalihan kekuasaan dari tangan militer oleh pasukan Rappid Support Forces (RSF).

“Izinkan saya mengklarifikasi satu hal dan menegaskan kembali bahwa tidak ada perang saudara di Sudan,” jelas Yassir dalam konferensi pers tersebut.

Dia menceritakan konflik bersenjata tersebut terjadi karena serangan yang dilakukan oleh pasukan paramiliter RSF ke objek vital di Ibu Kota Khartoum, Sudan pada Sabtu (15/4) lalu.

Lalu Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) melakukan serangan balasan sebagai bentuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

“Tentara nasional harus bertarung dengan mereka dan mereka (RSF) memiliki dua pilihan, baik untuk menyerah atau mereka akan menghadapi konsekuensinya,” ungkap Yassir.

Serangan yang sudah sangat direncanakan oleh RSF tersebut, lanjut Yassir tidak hanya dulakukan oleh kelompok pemberontah RSF, tetapi mereka didukung oleh elemen asing dalam konspirasi besar.

Kementerian Kesehatan Sudan mengumumkan, sedikitnya 528 orang tewas dan lebih dari 4.500 terluka akibat pertempuran sejak 15 April. Selain itu, banyak juga warga Khartoum yang mencari perlindungan ke negara lain, dan ribuan warga asing, termasuk dari Indonesia, telah dievakuasi.

Konflik bersenjata itu melibatkan dua jenderal yang bermusuhan: panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan komandan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Mohammed Hamdan “Hemedti” Dagalo.

Perselisihan kedua pihak terjadi dalam beberapa bulan terakhir mengenai penyatuan RSF ke dalam militer, syarat utama tercapainya perjanjian dengan kelompok-kelompok politik tentang transisi di Sudan.

Negara itu tidak memiliki pemerintahan sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat.

Tindakan pihak militer itu dianggap “kudeta” oleh kekuatan-kekuatan politik di Sudan.

Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan, dijadwalkan akan berakhir dengan pemilu pada awal 2024. (L/R1/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)