Biden Ancam Sanksi Baru Tanggapi Kudeta Myanmar

Washington, MINA – Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (1/2) mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta militer negara itu dan menyerukan tanggapan internasional bersama untuk menekan mereka agar melepaskan kekuasaan.

Krisis Myanmar menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional, terutama pada pengaruh Cina yang meningkat. CNBC melaporkannya.

Ancaman mewakili keselarasan kebijakan yang jarang terjadi antara Demokrat dan Republik ketika mereka bergabung dalam mengecam kudeta dan menyerukan konsekuensi.

Biden mengecam pengambilalihan militer dari pemerintah yang dipimpin sipil dan penahanan pemimpin terpilih Suu Kyi sebagai “serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.”

Sikap itu kontras dengan pendekatan presiden sebelumnya yang dilakukan Trump.

“Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Myanmar agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Myanmar selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai,” lanjutnya.

Biden memperingatkan bahwa negaranya memperhatikan orang-orang yang mendukung rakyat Myanmar pada saat yang sulit ini.

“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Myanmar,” ujarnya.

Biden meminta militer di Myanmar untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil. (T/RS2/R1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)