Biden: Kebijakan Luar Negeri Bertumpu pada Kemitraan dan Diplomasi

Washington, MINA – Presiden AS menyampaikan pidato kebijakan luar negeri pertamanya yang akan bertumpu pada kemitraan dengan sekutu dan diplomasi global.

Biden mengatakan pada kunjungannya ke Departemen Luar Negeri di Washington, bersama Wapres Kamala Harris, Kamis sore (4/2). Al Jazeera melaporkannya.

Ia mengungkapkan kembali untuk “berdiri bahu membahu dengan sekutu dan mitra utama kami sekali dan setelah bertahun-tahun diplomasi pemerintahan sebelumnya, yang cenderung ke arah isolasionisme.”

“Selama dua pekan terakhir, saya telah berbicara dengan para pemimpin dari banyak teman terdekat kita, Kanada, Meksiko, Inggris, Jerman, Prancis, NATO, Jepang, Korsel, dan Australia, untuk membentuk kembali kebiasaan kerjasama dan membangun kembali aliansi demokratis yang telah berhenti berkembang dalam empat tahun,” ujar Biden.

“Amerika Serikat kembali. Diplomasi sudah kembali,” tambahnya.

Saat ini Biden fokus pada kebijakan domestik untuk mengatasi kekacauan transisi dan dampak pandemi Covid-19 yang berkelanjutan.

Ia juga mengatakan perjuangan untuk demokrasi di AS, menyusul insiden Capitol 6 Januari lalu, dan ini akan menginspirasi diplomasi pro-demokrasi di seluruh dunia, harapnya.

Biden juga membahas tantangan dari China, Rusia dan kudeta di Myanmar.

“Tidak diragukan lagi, dalam demokrasi, kekuatan tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan keinginan rakyat,” ujarnya.

Kebijakan luar negeri Biden sejak menjabat pada 20 Januari dibahas secara terbuka oleh tim kebijakan luar negerinya, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.

Blinken mengumumkan sebelum pidato Biden bahwa AS tidak akan lagi mendukung operasi militer di Yaman yang dipimpin oleh koalisi Arab Saudi sejak 2015.

AS juga sedang meninjau kembali kesepakatan senjata dengan UEA dan Arab Saudi.

Biden juga memilih untuk bergabung kembali dengan perjanjian Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang melihat komunitas internasional mencabut sanksi terhadap Iran dengan imbalan jaminan tidak akan memproduksi senjata nuklir. (T/RS2/R1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)