BNPB akan Buka Politeknik Penanggulangan Bencana Tahun Ini

Jakarta, MINA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membuka Politeknik Penanggulangan Bencana untuk tahun ajaran 2019/2020 sebagai salah satu upaya mengurangi risiko bencana di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BNPB periode 2015-2018, Laksda (Purn) Willem Rampangilei sesaat setelah Serah Terima Jabatan (Sertijab) kepada Kepala BNPB yang Baru, Letjen TNI Doni Monardo di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (9/1).

“Dalam pengurangan risiko bencana, faktor yang penting adalah kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu BNPB sejak tahun 2017 sudah menyiapkan Politeknik Penanggulangan Bencana yang insya Allah akan bisa dimulai pada tahun 2019 ini,” katanya.

Ia mengungkapkan, BNPB sudah bekerja sama dengan Kemrisetdikti dan Kemenpan. Hal itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penanganan bencana ke depan. Politeknik Penanggulangan Bencana itu sendiri akan ditempatkan di Pusdiklat BNPB di Sentul.

“Kita sudah siapkan. Itu adalah sekolahnya sekolah boarding ya. Kita akan mulai tahun ajaran tahun 2019/2020. Kita tahu petugas-petugas BNPB, BPBD itu kan multidisiplin ilmu ya, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda,” katanya.

Willem menegaskan, Indonesia adalah negeri yang rawan bencana, namun belum punya sekolah macam itu. Menurutnya, pendirian Politeknik Penanggulangan Bencana dalam waktu dekat menjadi sangat penting.

“Ini bentuknya formal. Ini sama seperti modelnya STPDN, ada ijazah D4. Politeknik kan terapan, jadi ilmunya ilmu terapan. Jadi begitu lulus dari sana, lulusan dari Politeknik Penanggulangan Bencana ini siap pakai, siap guna,” katanya.

Ia menyinggung sejumlah bencana besar yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, bencana menjadi tren dan kecenderungannya semakin meningkat sehingga penanganannya semakin komplek dan multidimensional.

“Kita banyak belajar dari tahun 2018. Itu ditandai dengan adanya tiga bencana yang cukup besar, pertama di NTB, lalu di Sulawesi Tengah, selanjutnya adalah Selat Sunda,” katanya.

Menurut Willem, dari tiga bencana itu, karakternya tidak ada yang sama. Sebagai contoh, kata dia, di NTB, tidak biasanya gempa itu terjadi berturut-turut, bukan susulan, susulannya banyak. Jadi tiga gempa itu sendiri-sendiri, terjadinya terpisah tapi dalam waktu dekat.

Lalu, kata dia, di Sulawesi Tengah terjadi gempa menimbulkan tsunami, menyebabkan likuifaksi, menyebabkan longsor. Empat jenis bencana terjadi sekaligus.

“Itu yang di Sulawesi Tengah. Lalu yang terjadi di Selat Sunda, begitu terjadi gelombang besar, orang masih bingung apa yang terjadi, ada yang bilang tsunami, ada yang bilang bukan. Kalau tsunami pada umumnya kita berpikiran itu disebabkan oleh gempa,” ujarnya.

Beberapa jam pascatsunami itu, BNPB melaporkan tidak ada aktifitas gempa, ternyata disebabkan oleh longsoran erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut BNPB, longsoran 64 ribu hektare itulah yang menyebabkan tsunami.

“Ini masih dalam perdebatan para sainstis, apakah itu tsunami atau bukan. Nah ke depan tentunya dengan melihat itu kita harus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana. Apa itu? Yaitu kita melakukan mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural,” katanya.

Ia menjelaskan, mitigasi struktural adalah membangun infrastruktur, forestasi, membenahi serta menormalisasi sungai-sungai dan lain sebagainya.

“Yang nonstruktural antara lain adalah edukasi. Perintah Presiden untuk memasukan penanggulangan bencana di dalam kurikulum itu adalah sangat strategic, karena untuk memahami bencana itu adalah kunci utama di dalam pengurangan risiko bencana,” katanya. (L/R06/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)