Bupati Jember Paparkan Kebijakan Ramah HAM di Forum PBB Swiss

Jenewa, MINA – Bupati Jember, Faida, menghadiri undangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Swiss, Senin (17/6), untuk memaparkan kebijakan pemerintah di bidang HAM.

Bupati perempuan pertama di Jember itu menjadi satu-satunya bupati dari Indonesia yang diundang di forum PBB yang membicarakan perihal Sustainable Development Goals (SDG’s) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, demikian keterangan pers Pemkab Jember yang diterima MINA.

Bupati Faida dinilai layak menghadiri forum PBB itu, karena dinilai sebagai kepala daerah yang berperan aktif dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakatnya. Berbagai kebijakan Bupati Faida, dinilai berpihak pada pemenuhan HAM.

Kehadiran perempuan Muslimah itu menjadi satu-satunya kepala daerah yang memaparkan soal HAM di forum yang dihadiri negara-negara maju itu.

“Apa yang sudah kami kerjakan, kami sampaikan di forum internasional itu,” kata bupati dengan latar belakang dokter ini.

Bupati mengungkapkan, paparannya soal Jember sebagai kota ramah HAM serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) dalam konteks global.

Dalam paparannya yang disampaikan dalam Bahasa Inggris, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang berpihak kepada HAM itu seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2018, yang mengatur kesempatan kerja untuk masyarakat lokal di Jember.

“Banyak investasi baru di Jember, namun tidak berarti menjamin kesempatan kerja bagi pekerja lokal. Karenanya, kami terbitkan Perda,” katanya dengan berbahasa Inggris.

Lokalitas di bisnis juga menjadi perhatian Bupati Jember Faida. Investor yang menanamkan modalnya di Jember diajak berkomitmen untuk juga menjual produk lokal Jember.

Kebijakan minimal satu persen lowongan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara (ASN) bagi disabilitas juga telah dilaksanakan. “Kami juga pernah menggelar job market khusus perempuan dan disabilitas,” ungkapnya.

Lansia produktif juga menjadi sasaran kebijakan pemerintah. Bersama disabilitas, kelompok ini menjadi mitra resmi Pemkab Jember. Kegiatannya, diantaranya penyediaan katering untuk acara-acara pemerintah.

Kelompok disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin mendapatkan jaminan asuransi kesehatan. Untuk mereka ini, pemerintah menggratiskan biaya bagi yang ingin mengenyam pendidikan.

Di bidang pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan lebih 7.500 beasiswa untuk mahasiswa yang ber-KTP Jember.

“Kami memasang target lima ribu mahasiswa selama lima tahun. Namun, baru tiga tahun, sudah ada 7.500-an,” terang bupati.

Semangat untuk menjadi kabupaten ramah HAM ini bahkan ditunjukkan dengan hadirnya pemerintah saat buruh migran bermasalah.

Komitmen itu juga dipegang dalam upaya melindungi kelompok minoritas yang ada di kabupaten terbesar ketiga di Jawa Timur ini.

Kesempatan pertemuan itu juga dimanfaatkan oleh bupati untuk menunjukkan komitmennya sebagai marketing produk lokal.

Kepada delegasi dari empat benua yang bertemu dalam forum HAM itu, bupati mempromosikan kopi Jember. Ia juga mengajak mereka untuk datang ke Jember.(R/R01/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)