Daerah Otonom Muslim Filipina Memilih Ketua Parlemen Pertama

Maindanao, MINA – Daerah otonom yang baru dibentuk untuk Muslim di Filipina Selatan memilih pembicara parlemen pertamanya pada Jumat (29/3).

Pada sesi pertama majelis itu, pengacara Ali Pangalian Balindong, mantan anggota Kongres untuk provinsi Lanao del Sur, Mindanao, ditunjuk sebagai ketua parlemen Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM).

Perdana Menteri BARMM Al-Hajj Murad Ebrahim juga menghadiri sesi tersebut, bersama dengan para pejabat dari Yayasan Bantuan Kemanusiaan IHH yang berbasis di Istanbul dan Huseyin Oruc, anggota Komite Pemantau Proses Perdamaian Moro.

Oruc mengatakan kepada Anadolu Agency, Ebrahim, yang ditunjuk oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte, akan mengelola Bangsamoro Transition Authority (BTA) hingga 2022.

Baca Juga: Wabah Kolera Landa Sudan Selatan, 60 Orang Tewas

BTA memiliki 80 anggota, 41 di antaranya berafiliasi dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) sementara 39 ditunjuk oleh pemerintah pusat, kata Oruc.

BTA memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif di wilayah tersebut, sementara pemerintah pusat akan tetap mengendalikan posisi utamanya dalam struktur nasional dan konstitusional, termasuk portofolio pertahanan dan urusan luar negeri yang sensitif.

Awal tahun ini, referendum bersejarah diadakan di Mindanao selatan yang memberikan otonomi kepada Muslim Moro.

Sesi parlemen Jumat juga memilih Khalifa Nando sebagai gubernur wilayah otonom, kata Oruc.

Baca Juga: Kedubes Turkiye di Damaskus Kembali Beroperasi setelah Jeda 12 Tahun  

Pengadilan hukum Islam (syariah) akan didirikan di wilayah yang baru didirikan ketika pemerintah pusat mengalihkan wewenang administrasi di Mindanao ke pemerintah Bangsamoro.

Perairan teritorial wilayah Bangsamoro, sementara itu, akan dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan yang terakhir bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi lokal.

Muslim akan bebas untuk melakukan urusan pribadi mereka sesuai keinginan mereka, tetapi akan tetap terikat pada Manila dalam hal kebijakan luar negeri, meskipun dengan beberapa fleksibilitas.

Mantan pejuang dari MILF dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) akan dimungkinkan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi. (T/R11/RS3)

Baca Juga: UNICEF Serukan Aksi Global Hentikan Pertumpahan Darah Anak-Anak Gaza

Mi’raj News Agency (MINA)