Dapat Kuota Haji 2023 Penuh, Wapres Harap Ongkosnya Lebih Rasional

Bogor, MINA – Pemerintah melalui Kementerian Agama tengah mempersiapkan penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 Hijriah/2023 Masehi yang diupayakan dapat mendapatkan kuota haji penuh 100%.

Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin berharap selain memastikan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan lancar, dari segi biaya diharapkan dapat lebih rasional.

“Ongkosnya supaya lebih rasional karena jangan sampai subsidinya itu terlalu besar, nanti dana haji itu kemudian tergerus,” ujar Kyai Ma’ruf usai menghadiri Haul Almaghfurlah K.H. Tubagus Muhammad Falak Abbas ke-51 di Pondok Pesantren Al-Falak Pagentongan, Jl. Pagentongan RT 01 RW 06, Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu (7/1).

“Jangan sampai habis. Karena itu, harus dirasionalisasi supaya tetap bisa berkelanjutan. Jadi, sustainability-nya harus dijaga,” tambah Wapres.

Baca Juga: Jawa Tengah Raih Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah 2024 untuk Pelayanan Publik

Wapres menyadari persiapan penyelenggaraan ibadah haji bukanlah suatu hal yang mudah, untuk itu memerlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Menyangkut masalah penanganan haji itu bukan masalah gampang ya,” terangnya.

Kemudian, Wapres menekankan kembali agar Kementerian Agama dan para pemangku kepentingan dapat mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji agar terorganisir dengan baik.

“Kita sekarang sudah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jemaah sesuai dengan kuota,” tutur Wapres.

Baca Juga: Cuaca Jabodetabek Berawan Jumat Ini, Hujan Sebagian Wilayah

Pada kesempatan yang sama, saat dimintai tanggapan mengenai syarat dari Kementerian Agama yang mewajibkan jamaah umrah wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan dinilai menyulitkan masyarakat, Wapres tidak mempermasalahkan karena kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Memang pada awalnya tentu kaget, tapi ketika itu mempunyai jaminan yang bagus, untuk kebaikan jemaah itu sendiri, saya kira seharusnya itu bisa diterima,” jawab Wapres.

“Kalau membawa kebaikan untuk menjamin sesuatu yang lebih maslahat, saya kira tidak ada masalah ya,” imbuhnya.

Menutup keterangannya, Wapres meminta masyarakat untuk bersama-sama melihat perkembangan dari kebijakan tersebut.

Baca Juga: Bedah Berita MINA, Peralihan Kekuasaan di Suriah, Apa pengaruhnya bagi Palestina?

“Kita lihat nanti perkembangannya,” pungkas Wapres.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Jurnalis Antara Sampaikan Prospek Pembebasan Palestina di Tengah Konflik di Suriah