Delegasi UNHCR Sambangi DPR Bahas Krisis Rohingya

Jakarta, MINA – Perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR, Thomas Vargas mengunjungi Gedung DPR RI. Dalam kunjungan itu, Vargas diterima Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf.

Keduanya membahas perkembangan terkini soal krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya, Myanmar dalam beberapa tahun belakangan.

Thomas Vargas menuturkan, kondisi masyarakat Rohingya masih sangat memprihatinkan walaupun sebagian besar telah melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Kondisi ini, kata dia, harus bisa membuka mata dunia.

Nurhayati sepakat dengan Thomas Vargas yang menyampaikan agar dunia bisa melihat tragedi kemanusiaan yang dialami kaum Rohingya di Rakhine State adalah masalah kemanusiaan, bukan agama. Menurutnya, semua warga berhak hidup dengan damai.

Dirinya mencontohkan, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim namun bisa hidup berdampingan dengan kaum minoritas lainnya.

“Bahkan, Candi Borobudur yang merupakan tempat suci umat Buddha terbesar di dunia berada di Indonesia dan dilindungi oleh masyarakat yang mayoritas muslim,” ungkap Nurhayati.

President International Humanitarian Law ini juga berharap, Indonesia dapat menjadi role model bagi negara-negara lain agar bisa hidup dengan damai.

Tak lupa, Nurhayati juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil membawa emergency item tentang Krisis Rohingya menjadi resolusi Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Rusia beberapa waktu lalu.

Nurhayati turut menyampaikan, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri kembali membawa isu Rohingya dalam Asean Summit yang akan digelar pada bulan ini di Filipina. Sehingga pemerintah Myanmar berhenti melakukan kekerasan dan tidak terulang kembali di masa berikutnya.

Ia menilai, seyogianya, Indonesia sebagai negara terbesar dan pemimpin kekuatan ekonomi terbesar di Asean mempunyai peranan penting untuk mengatasi masalah yang terjadi di negara kawasan.

“Jadi, diharapkan peran Indonesia serta bantuan negara Asean lainnya dapat menghentikan kejahatan di Myanmar, sehingga orang-orang asli Myanmar ini (Rohingya) bisa kembali dan diberikan status kewarganegaraannya,” tandasnya. (R/R06/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)