DEMONSTRAN BERTAHAN ENAM BULAN TUNTUT PENGEMBALIAN TANAH

Rangoon, 7 Dzulhijjah 1435/1 Okrober 2014 (MINA) – Ratusan unjuk rasa yang bertahan selama enam bulan di kota Rangoon menuntut kembalinya tanah mereka yang disita militer Myanmar, diminta untuk bubar.

Democratic Voice of Burma yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan,  demonstran yang menempati trotoar pusat kota Rangoon  selama lebih dari enam bulan itu diberi batas waktu 3 Oktober untuk mengosongkan dan membongkar perkemahan mereka.

Lebih dari 100 warga desa Thingyangun Mighaungkan berpartisipasi dalam serangkaian aksi duduk dan demonstrasi lainnya, menuntut kembalinya tanah yang mereka katakan disita oleh militer Burma pada 1990 silam.

Sekitar 200 orang awalnya mendirikan kemah di Pagoda Thingyangun Myasaryan pada akhir November 2013. Sekitar satu minggu setelahnya, pada 2 Desember, sekitar 400 warga desa bergabung dan menyatakan mereka yang “siap mati” untuk tanah mereka .

Tak lama setelah itu, demonstran melaporkan mereka diserang oleh sekelompok preman yang mengaku sebagai personil pembersihan militer. Dalam beberapa hari kejadian dilaporkan sedikitnya kejadian itu menyebabkan menewaskan delapan orang yang sebelumnya luka-luka, polisi mengeluarkan perintah penggusuran menuntut agar perkemahan tersebut dibersihkan pada 9 Desember.

Pemimpin demonstran dan Komisi Investigasi Tanah sepakat menghentikan aksi dan berjanji tiga bulan pendudukan akan memberikan keputusan.

Parlemen dan anggota Komisi Aung Thein Linn mengatakan pada Desember bahwa pemerintah berkomitmen untuk memecahkan sengketa. Jika tidak, katanya, itu akan merusak citra negara kita, terutama saat SEA Games.

Negara ini pada waktu itu bergegas untuk mempersiapkan acara olahraga regional yang besar, South east Asian (SEA) Games, yang menarik perhatian dan pengunjung internasional.

Tiga bulan kemudian dan masih tidak puas, sekitar 100 demonstran melanjutkan aksi kembali, kali ini membawa keluhan mereka ke taman Maha Bandula di pusat kota Rangoon, di seberang jalan dari Balai Kota.

Satu pekan kemudian, pada 30 Maret, mereka dibubarkan paksa pada pagi hari oleh serangan pejabat kota dan puluhan orang berpakaian biasa.

Para demonstran bersumpah untuk terus berjuang dan mempertahankan aksi damai di taman sejak itu.

Pada Agustus, seorang demonstran (72) meninggal di perkemahan setelah 138 hari berpartisipasi aksi duduk. Saat itu, rekan-rekan aktivis menegaskan, tidak ada alasan yang akan membuat mereka kehilangan tanah mereka, bahkan kematian.

Selama rezim militer, tanah secara rutin disita oleh pemerintah untuk kepentingan negara. Sejak reformasi dimulai pada 2011, demonstran terus melakukan aksi tersebut di seluruh Myanmar dan sebagian desa terus berusaha untuk merebut kembali aset yang hilang.

Undang-undang lahan baru diperkenalkan pada awal 2012 telah menuai kritikkan, dengan beberapa mengklaim, undang-undang baru melegitimasi pemerintah dan akuisisi perusahaan sementara menawarkan sedikit perlindungan bagi individu.

Sebuah komisi pemerintah yang didirikan pada 2012 telah memulai merebut ribuan hektar tanah dan mengklaim milik negaara dan sampai saat ini belum memberikan solusi yang memuaskan.(T/P004/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)