Jenewa, MINA – Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) pada Jumat (17/11) akan mengadakan sesi khusus untuk membahas “situasi hak asasi manusia yang parah di Ethiopia” setelah permintaan oleh Uni Eropa dan menyusul peringatan pekan lalu dari AS.
“Mengingat situasi yang memberatkan, kami percaya komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk mencoba mencegah kekejaman lebih lanjut dan memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi para korban dan penyintas,” Lotte Knudsen, Kepala Delegasi Uni Eropa untuk PBB di Jenewa, mengatakan dalam pernyataan pada hari Senin (13/12).
Jumat lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan Ethiopia semakin menghadapi prospek ledakan yang akan menjadi “bencana” bagi tetangganya.
Blinken mengatakan pihak-pihak yang bertikai di Etiopia memiliki pilihan untuk beralih ke negosiasi dan mencegah keruntuhan habis-habisan dan memperingatkan jika perang saudara menyelimuti negara itu, konsekuensinya bagi kawasan itu akan mengerikan.
Baca Juga: Drone Israel Serang Mobil di Lebanon Selatan, Langgar Gencatan Senjata
“Saya sangat prihatin tentang potensi Ethiopia untuk meledak mengingat apa yang kita lihat, baik di Tigray, tetapi juga karena kita memiliki kekuatan yang berbeda dan kelompok etnis yang berbeda yang semakin bertentangan,” kata Blinken di Departemen Luar Negeri.
Sementara itu, Dewan mengatakan permintaan pada hari Senin didukung oleh 17 negara lebih satu suara dari 16 yang diperlukan, termasuk Austria, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Fiji, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Meksiko, Belanda, Polandia , Kepulauan Marshall, Korea Selatan, Ukraina, dan Inggris Raya.
Permintaan sidang khusus tersebut juga didukung oleh 36 negara pengamat, antara lain Australia, Belgia, Selandia Baru, Norwegia, Paraguay, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan AS.
Sebuah draf resolusi oleh Dewan HAM PBB menyerukan “Pemerintah Ethiopia untuk menerapkan keadaan darurat yang diumumkan pada 2 November 2021, dengan cara yang menghormati prinsip-prinsip kebutuhan yang ketat, proporsionalitas, dan non-diskriminasi, dan untuk mempublikasikan daftar tahanan dan menjamin hak untuk mengunjungi pusat-pusat penahanan.
Baca Juga: Presiden Venezuela: Bungkamnya PBB terhadap Gaza adalah Konspirasi dan Pengecut
Hal ini mengungkapkan keprihatinan mendalam atas laporan tentang penargetan, penangkapan, dan penahanan orang berdasarkan etnis mereka, kondisi penahanan yang buruk dari mereka yang ditangkap, tuduhan perlakuan buruk dalam penahanan dan kurangnya tinjauan yudisial. (T/R7/RS2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Dua Kapal Tenggelam di Yunani, Satu Tewas Puluhan Hilang
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur