Di Depan Pemimpin Dunia, Menlu Indonesia Pakai Syal Palestina

Jakarta, MINA – Ada yang menarik pada perhelatan Bali Democracy Forum ke-10 (BDF 10) di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (7/12). Pada pembukaan pertemuan tahunan negara demokrasi di Asia itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno L.P. Marsudi dengan penampilan kasualnya terlihat memakai syal atau selempang Palestina di lehernya.

Pertemuan para pemimpin tahunan kali ini bertepatan dengan munculnya pidato Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, sebuah langkah yang akan memicu eskalasi dalam waktu dekat.

Dengan memakai baju serba hitam, Retno ingin menyiratkan sebuah “kedukaan” atas apa yang diucapkan Trump perihal Yerusalem tersebut, di mana dalam sebuah pidato sebelumnya, Retno menyebut jika AS mengakui Yerusalem sebagai milik Israel maka negara itu telah membahayakan sebuah kedamaian.

Saat menyampaikan sambutan pembukaan BDF 10 hari ini, Retno mengungkapkan alasan menggunakan syal Palestina tersebut. “Saya berdiri di sini, memakai syal Palestina untuk menunjukan komitmen kuat Indonesia dari rakyat Indonesia, untuk selalu berdiri bersama warga Palestina dalam hak-hak mereka,” katanya di hadapan peserta BDF 10.

Menlu Retno dengan tegas mengutuk keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Keputusan AS dinilai melanggar nilai demokrasi dan tidak menghormati berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB untuk perdamaian di Timur Tengah.

“Sebagai negara demokrasi, AS mestinya tahu apa arti demokrasi itu,” tambahnya.

Sementara Trump dalam pidatonya di Gedung Putih pada Rabu (6/12) mengatakan sudah saatnya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“Hari ini Yerusalem adalah kunci bagi pemerintah Israel modern, rumah bagi parlemen Israel, Knesset, rumah bagi Mahkamah agung,” katanya.

Menanggapi hal ini, beberapa saat setelah keputusan Trump dikeluarkan, Menlu Retno berkomunikasi dengan Menlu Amerika Serikat Rex W. Tillerson untuk menegaskan posisi Indonesia terkait status Yerusalem.

Menlu Retno menegaskan posisi Indonesia yang mendesak dunia internasional untuk tidak bermain-main dengan status Kota Yerusalem dan mendukung berdirinya Negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Isu Yerusalem telah lama menjadi isu paling sensitif bagi umat Islam. Israel telah memegang kendali Yerusalem Timur pada tahun 1967, hingga kini rakyat Palestina terus berjuang melawan berbagai invasi Zionis Yahudi di kota suci itu.

Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 478 pada 1980 telah menetapkan semua misi diplomatik di Yerusalem di luar kota suci. Ini berarti bahwa resolusi internasional melarang pembukaan kedutaan di Yerusalem.

Kongres AS telah mengeluarkan undang-undang tahun 1995 untuk memindahkan kedutaan selambat-lambatnya pada 1999, namun Presiden berwenang untuk menunda pengalihan setiap enam bulan berdasarkan keamanan nasional.(L/RE1/R01)

 

Mi’raj News Agency (MINA)