Presiden Venezuela Nicolas Maduro (Telesur)
Caracas, MINA – Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi langsung terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro setelah pemilihan umum majelis kontroversial yang dituduh ‘tidak sah’ untuk menyusun kembali konstitusi.
Pemilihan umum Ahad (30/7) lalu disengketakan sejumlah kalangan dan memakan 10 korban jiwa. Sejumlah negara kawasan Amerika dan kekuatan Barat menyebut Maduro sebagai ‘diktator’.
“Pemilihan yang tidak sah mengonfirmasi bahwa Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela,” ujar Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin kepada wartawan setelah mengumumkan sanksi Senin (31/7), seperti dilansir Voice of America.
Semua aset Maduro di AS dibekukan dan warga ‘Negeri Paman Sam’ dilarang melakukan bisnis dengan dia.
Baca Juga: Bank dan Toko-Toko di Damaskus sudah Kembali Buka
“Dengan memberi sanksi kepada Maduro, memperjelas sikap AS yang menentang kebijakan rezimnya dan dukungan kami bagi rakyat Venezuela yang berusaha menata kembali negara mereka menjadi demokrasi penuh yang makmur,” kata Mnuchin.
Meski ditekan dan dicap diktator, Maduro bergeming. Suksesor Hugo Chavez itu menantang balik ‘serangan’ asing dan pihak oposisi yang berusaha melengserkannya.
Maduro mengatakan pada Senin (31/7) malam bahwa dia tidak memiliki niat untuk menyimpang dari rel menulis ulang konstitusi.
Politikus Partai Sosialis Bersatu itu mengecam sanksi Washington yang ia sebut sebagai sebagai tamparan ‘imperialisme’. “Saya tidak akan mematuhi perintah imperialisme,” tegasnya seperti dilaporkan Aljazeera.
Baca Juga: Ratu Elizabeth II Yakin Setiap Warga Israel adalah Teroris
“Saya sangat bangga, Tuan Donald Trump,” Maduro bercanda dalam bahasa Inggris. Menggunakan bahasa gaul Spanyol, ia mengolok-olok sanski AS, “Silahkan tambah sanksi lebih banyak lagi, saya sudah menjadi sasaran karena tidak mematuhi perintah pemerintah asing.”
“Sanski-sanksi itu tidak akan mampu mengintimidasi saya meskipun hanya sesaat,” tambah Maduro di hadapan massa pendukungnya yang menyambut dengan tepuk tangan dan teriakan dukungan.
Maduro berkeras menggelar pemungutan suara pada Ahad (30/7) untuk membentuk Dewan Konsituen Nasional baru yang akan diminta menulis ulang konstitusi negara.
Hal itu dilakukan Maduro agar bisa tetap berlaku menjadi orang nomor satu di negara Amerika Latin itu menyusul periode pemerintahannya yang akan berakhir pada 2018 mendatang.
Baca Juga: AS Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris
Sementara tokoh oposisi dalam negeri dan sejumlah pemimpin negara tetangga seperti Kolumbia, Meksiko, dan Peru bergabung dengan AS menolak mengakui hasil pemilu itu.
Uni Eropa menyatakan sulit menerima hasil pemilu tersebut. Sementara Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson memperingatkan bahwa Venezuela ‘berdiri di ambang bencana’.
Di tengah serangan yang menderanya, sekutu lama Bolivia, Kuba, Nikaragua, dan Rusia menyatakan dukungan kepada Maduro.
Kuba menuduh ‘operasi internasional yang terorganisasi dengan baik sedang berlangsung, dipimpin dari Washington, dengan dukungan Kepala Organisasi negara-Negara Amerika (OAS).
Baca Juga: Mahasiswa Yale Ukir Sejarah: Referendum Divestasi ke Israel Disahkan
“Tujuannya untuk membungkam suara rakyat Venezuela, dan memaksa mereka tunduk dengan serangan dan sanski ekonomi,” ujar Kuba, sekutu paling dekat Venezueala.
Venezuela dikenal sebagai salah satu negara yang keras mendukung kemerdekaan Palestina dan kerap mengecam aksi kekejaman Israel di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (T/R11/RS2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur