Diminta Tarik Laporan Tentang Israel, Pejabat PBB Pilih Mengundurkan Diri

Lebanon, 20 Jumadil Akhir 1438/ 19 Maret 2017 (MINA) – Seorang pejabat PBB memilih mengundurkan diri saat dirinya diminta menarik laporannya yang menyimpulkan bahwa Israel telah membentuk rezim apartheid.

“Israel telah membentuk rezim apartheid yang menargetkan rakyat Palestina secara keseluruhan,” kata Rima Khalaf, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat (ESCWA). Demikian yang diberitakan media-media Israel dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad.

Khalaf mengumumkan pengunduran dirinya pada konferensi di ibukota Libanon, setelah menolak perintah dari Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres yang miminta agar laporan yang diunggah di website E SCWA dihapus.

Dia bersama dengan 18 negara-negara Arab membuat laporan di komisi di mana dia menjabat, yang memaparkan kejahatan perang terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel secara terus menerus terhadap rakyat Palestina, sangat banyak jumlahnya.

Pada Jumat (17/3), Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres meminta dengan paksa agar Khalaf menghapus laporannya, kata seorang pejabat PBB.

Pada saat yang sama (Jumat), laporan itu tidak lagi terlihat di website ESCWA.

Khalaf dalam rilisnya mengatakan ketidakteraturan masyarakat internasional dalam beberapa dekade terakhir mendorong Israel terus melanjutkan pelanggaran hukum internasional.

Laporan ESCWA disusun oleh Richard Falk, seorang ahli hukum internasional dan mantan pelopor HAM PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki Israel, bersama Virginia Tilley, seorang profesor ilmu politik dan ahli hubungan Israel.

Didirikan pada 1973 untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di antara negara-negara anggota, ESCWA saat ini terdiri dari 18 negara-negara Arab. (T/P3/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)