Din Syamsuddin : Harus Perhatian Khusus Pemerintah pada Papua

 

Jakarta, MINA – Sandra sudah dibebaskan, namun Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin mendorong pemerintah Indonesia untuk menuntaskan segera kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Menurutnya, dalam kasus ini, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap Papua, sehingga hal semacam itu tidak lagi terjadi.

“Pemerintah harus memberi perhatian khusus terhadap Papua, apa masalah di sana? Apa yang terjadi? Pemerintah harus tahu,” ujarnya kepada Mi’raj News Agency (MINA) di The 101 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/11).

Ia melanjutkan, gerakan saparatif semacam itu bisa saja terjadi dari faktor luar, termasuk pihak asing yang ingin mempengaruhi Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia menambahkan, pemerintah harus cepat, tegas dan cermat dalam nenangani kasus teroris ini, sebagaimana peraturan Undang-Undang tentang teroris.

“Semua yang mengancam keamanan orang banyak dan mengancam pertahanan negara, itu perbuatan saparatis yang disebut teroris. Ini harus ditangani dengan cepat dan tegas sebagai mana peraturan untuk teroris,” katanya.

Dalam menindak teroris harus sesuai peraturan yang telah ditetapkan, jangan sampai pemerintah tidak berkeadilan, apalagi menyangkut nyawa ribuan warga sipil.

“Menindak teroris jangan sampai pemerintah tidak berkeadilan, jangan mentang-mentang orang berbuat kejahatan dengan mengucap kalimat takbir langsung diproses dan dianggap teroris, itukan lucu, itu keliru,” tambahnya.

Pada hari yang sama, sebanyak 350 orang warga yang selama ini disandera KKB berhasil dievakuasi ke Tembagapura, Papua. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli kepada Antara mengatakan bahwa proses evakuasi ratusan sandera tersebut berlangsung selama hampir lima jam dengan diiringi serangan atau tembakan dari anggota KKB. (W/R10/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)