DPR AS Setujui Resolusi Agar Presiden Minta Persetujuan Kongres untuk Perang

Washington, MINA – DPR yang dikuasai Demokrat pada Kamis (9/1) menyetujui resolusi yang menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump harus meminta persetujuan dari Kongres sebelum terlibat dalam aksi militer lebih lanjut terhadap Iran.

Namun, resolusi kekuatan perang itu tidak mengikat presiden dan tidak akan memerlukan tanda tangannya.

Ketua DPR Nancy Pelosi tetap bersikeras bahwa Dewan “memiliki gigi yang nyata” karena “itu adalah pernyataan Kongres Amerika Serikat.”

Menurutnya, langkah itu akan “melindungi kehidupan dan nilai-nilai Amerika” dengan membatasi aksi militer Trump.

“Pemerintah harus menahan diri dan harus mencegah kekerasan lebih lanjut,” katanya, demikian Times of Israel melaporkan.

DPR lewat pemungutan suara dengan hasil suara 224-194, dengan hanya tiga Partai Republik yang mendukung dan delapan Demokrat menentang tindakan itu.

Usulan serupa oleh Senator Demokrat Tim Kaine menghadapi pertarungan berat di Senat yang didominasi kubu Republik, pendukung Trump.

Upaya Kaine mendapat dukungan pada Kamis ketika Senator Republik Todd Young dari Indiana, seorang mantan Marinir, mengatakan bahwa ia mungkin mendukung ukuran kekuatan perang. Dua senator Republik lainnya mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan mendukung rencana Kaine.

Pelosi, saat mengumumkan pemungutan suara DPR, menyebut bahwa pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani “provokatif dan tidak proporsional.”

Namun, Steve Scalise, anggota DPR Republik No. 2 dari Louisiana, mengecam langkah Demokrat itu dan menyebutnya sebagai “siaran pers yang dirancang untuk menyerang Presiden Trump.”

Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy dari California menyebutnya “suara tak berarti”. Menurutnya resolusi itu tidak akan pernah dikirim ke presiden atau “membatasi kewenangan konstitusionalnya untuk membela rakyat Amerika.”

Pemungutan suara DPR dilakukan sehari setelah pemerintahan Trump memberi pengarahan kepada anggota parlemen tentang tindakannya terhadap Iran. (T/RI-/RS1 )

Mi’raj News Agency (MINA)