Guru di Israel Lanjutkan Pemogokan Tuntut Kenaikan Gaji

Yerusalem, MINA – Serikat Guru Israel pada Selasa (28/6) melanjutkan pemogokan menuntut kenaikan gaji bagi para anggotanya, media lokal melaporkan.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Serikat Guru mengatakan, pemogokan sehari penuh itu mencakup taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah, MEMO melaporkan.

Dalam pernyataannya, Serikat Guru menuduh Kementerian Keuangan “mengambil keuntungan” dari “niat baik” serikat ketika telah setuju untuk menangguhkan pemogokan.

Kementerian Keuangan, kata pernyataan itu, telah menolak untuk menawarkan lebih dari 8.600 shekel ($2.513) sebagai upah awal untuk guru baru dan hanya menyetujui kenaikan bulanan kecil untuk guru berpengalaman.

Menurut media Israel, serikat pekerja menuntut agar guru baru mendapatkan gaji bulanan 10.500 shekel ($ 3.077), serta peningkatan yang berarti dalam gaji guru berpengalaman.

Kementerian Keuangan sebelumnya setuju untuk menaikkan upah menjadi sekitar 8.200 shekel ($2.403).

Ketua Serikat Pekerja Yaffa Ben-David mengatakan pada hari Ahad (26/6), Kementerian telah membuat tawaran konkret [untuk meningkatkan gaji guru], tetapi mencatat bahwa masih ada kesenjangan “signifikan” antara serikat pekerja dan kementerian, Times of Israel melaporkan.

“Kementerian telah mengambil keuntungan dari niat baik kami untuk menghentikan pemogokan dan telah mengadakan pertemuan sia-sia. Tawaran yang mereka usulkan tidak menghormati profesi guru dan akan menyebabkan runtuhnya sistem Pendidikan,” kata Ben-David.

“Kami telah bernegosiasi dengan pejabat perbendaharaan selama lebih dari enam bulan dan satu-satunya tawaran yang mereka ajukan adalah konyol. Para pejabat tidak peduli tentang apa pun. Bukan tentang pendidikan, bukan tentang siswa, dan bukan tentang orang tua mereka,” tambahnya.

Walla melaporkan, seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dari Kementerian Keuangan mengatakan: “Jika kami menawarkan gaji yang lebih tinggi tanpa menerima perubahan yang menguntungkan sistem, itu dapat menjadi preseden bagi industri lain yang perlu ditandatangani oleh kementerian dengan perjanjian upah.” (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)