Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hamas Kepada Sudan: Tidak Ada Keuntungan Normalisasi Dengan Israel

Hamidah Juariyah - Rabu, 19 Agustus 2020 - 16:45 WIB

Rabu, 19 Agustus 2020 - 16:45 WIB

1 Views ㅤ

Gaza, MINA – Juru Bicara Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Hazim Qasim mengatakan, Rabu (19/8), normalisasi hubungan antara Israel dan Sudan tidak akan menguntungkan masyarakat negara itu.

Ia  mengomentari perkataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan Haydar Badawi Sadig tentang upaya Sudan untuk membangun hubungan formal dengan Israel yang bertentangan dengan sikap rakyat Sudan, yang mengakui Israel sebagai musuh.

“Cara normalisasi mendorong Israel untuk melanjutkan agresi terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan kejahatannya,” kata Qasim, demikian Anadolu Agency melaporkan.

Berbicara kepada pers pada Selasa (18/8), Sadig menegaskan, ia tidak dapat menyangkal bahwa ada hubungan antara Sudan dan Israel.

Baca Juga: Drone Israel Serang Mobil di Lebanon Selatan, Langgar Gencatan Senjata

Ia juga memuji kesepakatan normalisasi antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel.

“Langkah Emirat adalah langkah berani serta berkontribusi untuk menempatkan dunia Arab di jalur yang benar dalam membangun perdamaian di kawasan Timur Tengah dan membangun perdamaian yang berkelanjutan,” kata Sadig.

Pada Selasa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataannya, menyambut baik pernyataan Sadig mengupayakan kesepakatan damai dengan Israel.

Israel, Sudan dan kawasan itu semuanya akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan damai dan akan dapat membangun masa depan yang lebih baik bersama untuk semua negara di kawasan itu,” ujar Netanyahu.

Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Kesepakatan Normalisasi hubungan antara Israel dan UEA.

UEA adalah negara Teluk pertama dan negara Arab ketiga yang memiliki hubungan diplomatik penuh dengan Israel setelah Mesir dan Yordania.

Kelompok Palestina mengecam kesepakatan itu, mengatakan kesepakatan itu bukan untuk melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak warga Palestina.

Terlepas dari laporan bahwa kesepakatan itu menghentikan rencana kontroversial Israel untuk mencaplok sebagian Tepi Barat, Netanyahu menegaskan komitmen berkelanjutan pemerintahnya untuk melanjutkan rencana aneksasi. (T/Hju/P1)

Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda