Haniyeh Serukan Pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional Yang Kuat

 

Gaza, MINA – Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) Ismail Haniyeh pada hari Senin, 4 Maret,  menyerukan  pembentukan pemerintah persatuan nasional dari faksi-faksi yang kuat dan memiliki jaring pengaman interna.

Haniyeh yang baru pulang dari Mesir, seperti dilaporkan Quds Press, mengatakan di kantornya, bahwa pemerintah ini “sedang bekerja untuk mempersiapkan pemilihan komprehensif, presiden dan legislatif, dan kemudian menjadi konsensus pada pemilihan Dewan Nasional, dan disertai dengan pencabutan semua sanksi yang dikenakan pada Jalur Gaza.”

Dia menekankan perlunya mengadakan pertemuan kepemimpinan sementara PLO dengan Sekretaris Jenderal faksi-faksi, untuk menyepakati program politik konsensual pada tahap ini.

Dia menekankan perlunya untuk mengakhiri masalah blokade Gaza, dan menambahkan: “Ini adalah apa yang kami konfirmasikan di Mesir, ada upaya Mesir, Qatar dan nasional, dan kami harus mengakhiri masalah ini. Jika situasi ini terus memperlambat pergerakan, saya takut berada dalam situasi yang berbeda.”

Dia menambahkan, ingin mencapai tujuan mengakhiri blokade dengan biaya terendah, dan mengampuni perang rakyat.

“Namun jika musuh menginginkannya, rakyat kami tidak bisa mundur dan perlawanan kreatif kami mampu mematahkan keras kepala mereka,” lanjutnya.

Haniyeh menyerukan penutupan “pintu normalisasi dengan Israel, di wilayah itu,” dan menambahkan “Musuh tidak boleh menyusup di belakang garis Arab dan Islam kita dan kita harus menutup pintu.”

Haniyeh berbicara tentang kunjungan 24 hari ke Kairo, di mana ia menyampaikan visi Hamas tentang krisis perpecahan dan bahaya strategis yang dihadapi perjuangan Palestina.

Haniyeh menekankan bahwa kunjungan itu diadakan dalam kerangka komunikasi dengan negara-negara tetangga dan saudara-saudara Arab, terutama Mesir, dan mencatat bahwa hubungan semakin positif dan mendalam.

Haniyeh juga mengatakan tentang visi gerakan rekonsiliasi, berdasarkan pada implementasi perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani pada 2005, 2011 dan 2017, dengan menekankan bahwa “kita tidak memerlukan perjanjian baru.” (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)