HNW Tolak Pengkaitan Radikalisme Dengan Masjid dan Pesantren

Jakarta, MINA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA, mengkritisi rencana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memetakan masjid terkait radikalisme.

Melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (29/1), Hidayat juga mengkritisi tuduhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait seratusan pondok pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme. Karena tuduhan itu meresahkan dan potensial memecah belah antara Komunitas Masjid dan Pesantren dengan TNI serta Polri.

Tuduhan tersebut juga akan menumbuhkan sikap saling curiga dan tidak percaya yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi tuduhan itu muncul bersamaan gencarnya aksi teror kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.

Hidayat Nur Wahid mengingatkan, pejuang dan pendukung terbesar NKRI, adalah Umat Islam serta TNI dan Polri. Karena itu ia berharap semestinya semua energi pemberantasan terorisme dan radikalisme, itu ditujukan untuk memetakan dan mengatasi bahaya yang nyata di depan mata. Seperti bahaya gerakan teror radikal separatis bersenjata OPM di Papua.

“Rencana pemetaan masjid dikaitkan dengan isu radikalisme, dan tuduhan terhadap ratusan pondok pesantren terkait terorisme, lagi-lagi menampakkan wajah Islamophobia, dan menimbulkan dugaan adanya framing negatif dan tidak adil terhadap umat Islam. Padahal, Islam adalah komunitas yang sangat berjasa bagi Kemerdekaan Indonesia. Dan komunitas yang sangat terasosiasi dengan Masjid dan Pesantren,” ujarnya.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mendukung sikap Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, Muhammadiyah dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) dan Pondok Gontor, yang secara tegas dan argumentatif mengkritisi dan menolak Islamophobia dan framing yang muncul akibat opini tuduhan tanpa bukti tersebut.

Saat serangan teror TNPPB-OPM makin gencar dan makin banyak korban jatuh (prajurit TNI dan Polri), HNW mengingatkan, mestinya semua pihak menguatkan simbol-simbol kesatuan Bangsa dan Negara agar lebih maksimal memperjuangkan keselamatan NKRI.

Oleh karena itu seharusnya semua energi yang dimiliki disatupadukan untuk menghadapi ancaman yang nyata-nyata membahayakan eksistensi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Apalagi Menkopolhukam Prof Mahfud MD sudah menyatakan bahwa separatisme lebih berbahaya daripada radikalisme. Dan KKB di Papua adalah organisasi teroris. Dan itu terbukti dengan makin beraninya mereka menantang perang terhadap TNI.

“Kemarin TPNPB-OPM melakukan serangan bersenjata yang mengakibatkan gugurnya 3 prajurit TNI, dan 1 kritis. Sebelumnya bahkan salah satu prajurit TNI putra asli Papua (Serda Miskel Rumbiak) juga gugur oleh serangan TPNPB-OPM. Ini harus jadi perhatian Negara dan siapapun yang jujur dan serius dengan semboyan NKRI harga mati, pungkasnya.

Dia melanjutkan, jangan sampai kita kembali kehilangan putra-putra terbaik bangsa yang bertugas di Papua. Apalagi sampai keutuhan dan kedaulatan NKRI dikoyak oleh teror separatis radikalis OPM, sehingga semboyan NKRI harga mati, tinggal slogan. Alih-alih satukan potensi bangsa, malah potensi yang ada dikoyak sendiri dengan mempergencar tuduhan radikalisme dan terorisme terhadap Pesantren dan Masjid. Komunitas yang sangat berjasa bagi kemerdekaan dan keselamatan NKRI.

Lebih lanjut, HNW mengatakan sudah semakin banyak pula suara dari DPR yang berharap agar pemberantasan terorisme juga difokuskan ke kelompok separatis. Misalnya, yang disampaikan oleh Anggota Komisi III.

Saat Rapat Kerja dengan BNPT Komisi III mempermasalahkan tidak memasukan separatisme di Papua dalam program kegiatan penanggulangan terorisme. Apa menurut BNPT mereka bukan teroris.

“Pemetaan, pencegahan serta pemberantasan radikalisme/terorisme, tidak hanya ditujukan kepada aktivitas di rumah ibadah, itu pun tendensius karena hanya terhadap masjid. Padahal di tengah pandemi, ini beribadah di masjid dibatasi termasuk jenis kegiatan maupun jumlah banyaknya jamaah. Bagaimana mereka diposisikan sedemikan rupa untuk dicurigai terkait terorisme dan radikalisme? Jangan sampai itu jadi jurus pengalihan issu dari banyak kejadian teror di Papua. Terbukti sekalipun di era pandemi covid, OPM malah makin radikal dan secara terbuka melakukan teror dengan tuntutan kemerdekaan Papua,” ujarnya.

Wacana pemetaan terhadap masjid untuk mencegah penyebaran paham terorisme disampaikan Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri Brigjen Umar Effendi. Sedangkan, terkait adanya 198 pesantren terafiliasi jaringan teroris disampaikan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.

Tuduhan BNPT dan Mabes Polri tersebut memperoleh kritikan dan penolakan dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti Sekjen MUI KH Amirsyah Tambuhan, Ketua MUI KH Cholil Nafis, dan Ketua PBNU KH FahrurRazi, Ketua PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi, Sekjend Dewan Masjid Indonesia Dr Imam Daruqutni, dan Jubir Pondok Gontor.

Mereka meminta agar dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisme dan terorisme tidak dilakukan framing tanpa bukti terkait terorisme dan radikalisme terhadap Pesantren dan Masjid, komunitas yang sangat terkait dengan Umat Islam di Indonesia yang berjasa besar bagi Indonesia.

“Harapan dan kritikan dari pimpinan berbagai Ormas Islam itu sangat wajar. Mestinya didengarkan untuk merawat potensi besar Umat Islam. Agar bisa diajak berjuang bersama menjaga eksistensi NKRI. Entitas Umat Islam seperti Masjid dan Pesantren tentu sepakat melanjutkan peran menjaga NKRI dan menolak segala bentuk radikalisme dan terorisme. Tetapi seharusnya mereka tidak dikorbankan, dan agar hal itu dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, proporsional, terukur serta berkeadilan,” kata HNW.

Dengan memberlakukan asas prioritas, mendahulukan mengatasi masalah yang nyata seperti tantangan kelompok separatis OPM. Karena manuver terbuka mereka, dilakukan hingga ke Lembaga Internasional, lanjut dia, jelas membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI.

“Apalagi OPM dalam aksi terornya telah menewaskan dan melukai banyak prajurit TNI, Polri, dan juga warga sipil. Agar jangan ada lagi korban teror dari separatis OPM,” pungkas HNW.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)