HRW Kritik Penolakan Myanmar Berikan Visa Misi Pencari Fakta PBB

Foto: dok. horseedmedia.net

Jenewa, 19 Syawal 1438/13 Juli 2017 (MINA) – Organisasi hak asasi nonpemerintah Human Rights Watch (HRW) mengkritik langkah pemeritah Myanmar yang menolak memberikan visa kepada anggota misi pencari fakta yang ditunjuk oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

John Fisher, Direktur HRW di Jenewa, Swiss, menyebut langkah rezim Myanmar tersebut semakin memperberat masalah yang dialami korban pelanggaran HAM di negara itu.

“Menolak memberikan visa kepada anggota misi pencari fakta yang ditunjuk oleh Dewan Ham PBB akan menjadi tamparan bagi korban yang mengalami pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Myanmar,” ujar Fisher seperti dalam keterangan resmi HRW yang diterima MINA, Rabu (12/7) jelang tengah malam.

“Apakah pemerintahan Aung San Suu Kyi ingin dimasukkan ke dalam kelompok negara yang sangat kecil dan memalukan yang menolak keputusan Dewan Hak Asasi Manusia?” ia menambahkan.

Negara-negara yang dimaksud oleh Fisher adalah Korea Utara, Eritrea, Suriah, dan Burundi, negara paria HAM yang menghalangi kerja investigasi internasional independen terhadap dugaan pelanggaran hak asasi.

“Langkah itu akan menjadi parodi bagi pemerintahan yang terpilih secara demokratis, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa di Myanmar karena melakukan langkah yang serupa,” tandasnya.

Sepatutnya, Fisher menegaskan, pemerintah Myanmar harus segera mengumumkan bahwa mereka akan mengeluarkan visa bagi misi pencari fakta, dan sepenuhnya akan bekerja sama dengan proses penyelidikan.

“Jika tidak, pemerintah-pemerintah yang mendorong pembentukan misi pencari fakta ini harus memberikan pembelaan dan menjatuhkan konsekuensi politis pada Myanmar karena menghalangi pekerjaan mereka,” tegas Fisher.

Seperti diberitakan, pemerintah Myanmar mengatakan pada 30 Juni lalu bahwa mereka tidak akan memberikan visa kepada anggota sebuah komisi yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Misi tersebut mengemban tugas untuk menyelidiki pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Myanmar, termasuk pelanggaran terbaru di Negara Bagian Rakhine yang menimpa Muslim etnis Rohingya. (T/R11/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)