Indonesia Dipilih Jadi Anggota Dewan Universal Postal Union

Istanbul, 6 Muharam 1438/7 Oktober 2016 (MINA) – Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Council of Administration (CA) Universal Postal Union (UPU), dalam pemilihan yang dilaksanakan pada Kongres UPU ke-26 di Istanbul, Turki tanggal 5 Oktober 2016.

Indonesia memperoleh suara terbanyak ke-6 dari 10 negara Kelompok IV dari kawasan Asia Selatan dan Oceania, yaitu: Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Australia, Korsel, Indonesia, Uni Emirat Arab, Vietnam, Iran, dan Pakistan.

Ketua Delegasi Indonesia Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, terpilihnya kembali Indonesia di CA – UPU untuk periode 2017-2020 tersebut merupakan bukti kepercayaan dunia internasional atas peran aktif Indonesia selama ini dan ke depan dalam perkembangan layanan pos global, demikian Kementerian Luar Negeri RI melaporkan.

Lebih lanjut Basuki menegaskan, keanggotaan Indonesia di CA – UPU memiliki arti strategis bagi kepentingan nasional karena tidak hanya mendorong peningkatan pembangunan konektivitas setiap daerah di Indonesia melalui layanan pos, tapi juga memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam menentukan arah dan rencana strategis perkembangan pos global ke depan, terutama dalam masa transisi menuju layanan pos yang lebih terintegrasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Selain itu, keanggotaan Indonesia di UPU juga akan digunakan untuk memperjuangkan reformasi organisasi menuju UPU yang lebih efisien, efektif, dan tanggap atas dinamika perposan dunia yang berkembang pesat berkolaborasi dengan ICT.

Keanggotaan Indonesia terakhir kali di CA adalah di tahun 2012 karena sesuai aturan UPU, negara yang telah menjabat dua periode keanggotaan tidak dapat dipilih kembali untuk periode empat tahun berikutnya.

Kongres UPU ke-26 berlangsung pada 20 September – 7 Oktober 2016. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, didampingi perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, PT Pos Indonesia, KBRI Ankara dan KJRI Istanbul.

Selain memilih anggota CA – UPU, Kongres ke-26 UPU juga memilih 40 anggota POC – UPU periode 2017-2020, Direktur Jenderal, dan Deputi Direktur Jenderal UPU periode 2017-2020. Petahana Dirjen Bishar Abdirahman Hussein (Kenya) dan petahana Deputi Dirjen Pascal Clivaz (Swiss) secara konsensus terpilih kembali untuk menjalankan mandat empat tahun keduanya.

UPU berkantor pusat di Bern, Swiss dan beranggotakan 192 negara. UPU ditetapkan sebagai badan khusus PBB yang menangani bidang pos pada 1 Juli 1948, merupakan forum utama bagi bertemunya para negara anggota dan para penyelenggara layanan pos (Postal Designated Operator) seluruh dunia guna merumuskan dan menetapkan peraturan pos internasional yang mencakup administrasi pos, operasional/tata laksana pos internasional, serta produk dan jasa layanan pos.

UPU juga menyediakan asistensi teknis kepada negara anggotanya dalam mengembangkan sektor pos.

UPU memiliki dua dewan utama yaitu Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC). CA merupakan dewan yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan strategic plan dan fungsi-fungsi dalam UPU, yang mencakup urusan regulasi, administrasi, legislasi, dan aspek-aspek legal. Indonesia telah delapan kali menjadi anggota CA pada tahun 1952-1957, 1957-1964, 1969-1974, 1974-1979, 1989-1994, 1994-1999, 2004-2008, dan 2008-2012.

Sedangkan POC merupakan dewan yang menangani urusan teknis maupun operasional layanan pos. Di POC, Indonesia menjadi anggota aktif selama kurun waktu 1957-1999 dan 2008-2012. (T/P008/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)