Jakarta, MINA – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang menandatangani kerja sama bilateral Bidang Kemaritiman dan Perikanan di Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin (25/6).
Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kano.
Penandatanganan kerja sama bernama “Exchange of Note (EN) on Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market” itu dilakukan dalam dialog bilateral strategis “Dialog Strategis Indonesia-Jepang Keenam).
Selain unsur Kementerian Luar Negeri, turut hadir perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Koordinator Bidang Maritim RI, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Baca Juga: BRIN Kukuhkan Empat Profesor Riset Baru
Menlu RI Retno Marsudi mengatakan, Dokumen EN itu merupakan kerangka kerja untuk pengembangan pasar dan pelabuhan perikanan terpadu di pulau-pulau terluar di Indonesia.
“Pembangunan sentra perikanan itu diketahui terletak di enam pulau terluar di Indonesia, meliputi; Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki,” kata Menlu Retno Marsudi saat konferensi pers bersama Menlu Jepang Taro Kano sebagaimana dilaporkan InfoPublik.
Menurut pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, pemerintah Jepang menggelontorkan dana sekitar 6 miliar yen atau setara Rp777 miliar.
Menlu Retno menambahkan, bahwa Indonesia-Jepang turut berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama lain di bidang kemaritiman, seperti pengembangan infrastruktur pelabuhan (salah satunya di Pelabuhan Patimban), aspek pengembangan kapasitas, serta keamanan dan keselamatan maritim.
Baca Juga: Jateng Raih Dua Penghargaan Nasional, Bukti Komitmen di Bidang Kesehatan dan Keamanan Pangan
Sementara dalam kesempatan yang sama Menlu Jepang Taro Kano mengatakan, Jepang berkomitmen untuk melanjutkan implemetasi pengembangan (sentra perikanan) tersebut sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua negara sejak September 2017.
Baik Menlu Retno dan Menlu Kano tidak mengelaborasi secara detail mengenai implementasi kerja sama tersebut. Namun, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, working-level meeting antara pemangku kepentingan Indonesia dan Jepang untuk membahas teknis dan proses realisasi berbagai kerja sama tersebut akan segera dilakukan.
“Segera. Setelah exchange note akan ada pembahasan untuk mencapai grand agreement. Setelah itu kita jalan,” kata Brahmantya di Kemenlu RI.
Brahmantya menjelaskan, konsep pasar dan pelabuhan perikanan terpadu yang tengah digarap oleh RI dan Jepang itu ditujukan untuk mengembangkan kawasan enam pulau terluar di Indonesia sebagai sentra aktivitas dan pasar.
Baca Juga: Pakar Timteng: Mayoritas Rakyat Suriah Menginginkan Perubahan
“Nanti Jepang akan bantu kasih teknologi perikanan, pengembangan pasar, dan pengembangan kapasitas bagi sumber daya Indonesia yang bergerak di bidang perikanan,” tambah Brahmantya.(R/R01/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Festival Harmoni Istiqlal, Menag: Masjid Bisa Jadi Tempat Perkawinan Budaya dan Agama