INDONESIA PERERAT HUBUNGAN BILATERAL DENGAN KAZAKHSTAN DAN MEKSIKO

New York, 17 Dzulhijjah 1436/30 September 2015 (MINA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno L.P Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan dan Menteri Luar Negeri Meksiko, di hari kedua perhelatan Sidang Majlis Umum PBB ke-70.

Upaya menjajaki peluang kerja sama dengan negara mitra strategis Indonesia di berbagai kawasan terus dilakukan Pemerintah Indonesia di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-70 di New York.

RI-Meksiko: Pending MoU & Pencalonan Indonesia di DK PBB

Dalam pertemuan dengan Menlu Meksiko, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Menlu Retno mendorong penyelesaian beberapa perjanjian di yang tertunda di beberapa bidang.

Dalam penjelasanya di hadapan jurnalis (28/09), Menlu Retno menjelaskan “Kita berusaha untuk menyelesaikan beberapa pending Memorandum of Understanding (MoU) di bidang olahraga, agrikultur dan perikanan.”

Menlu Retno juga membicarakan mengenai pemberian bebas visa bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Meksiko. Hal ini mengingat Indonesia telah memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Meksiko yang ingin berkunjung ke Indonesia.

Isu lain yang sempat dibahas dalam pertemuan antara kedua menlu adalah mengenai dukungan Meksiko terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020.

RI-Kazakhstan: Diplomasi Ekonomi, MoU Bidang Energi & Rakhine di Myanmar

Pada pertemuan dengan Menlu Iddrisov, Menlu Retno membicarakan mengenai rencana penyelenggaraan Komisi Ekonomi Bersama antara Indonesia dengan Kazakhstan.

Selain itu, Menlu Retno juga menginformasikan mengenai rencana pembahasan MoU di bidang Minyak dan Gas antara kedua negara. “Kita sedang membahas draft MoU di bidang minyak dan gas, saya tadi sampaikan karena sekarang posisinya ada di Kazakhstan, saya minta Kazakhstan dapat segera memberikan respon,” katanya.

Kedua Menlu juga saling bertukar pandangan mengenai pendekatan yang bisa diterapkan terkait isu Rakhine di Myanmar. Kedua Menlu sepakat bahwa penyelesaian isu Rakhine perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Pemerintah Myanmar.

Pertemuan bilateral yang dilakukan Menlu Retno merupakan wujud usaha menghubungkan potensi kerja sama dengan berbagai negara yang menjadi mitra Indonesia secara cermat dan penuh kesabaran.(T/P008/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)