Indonesia Pimpin Briefing Penanggulangan Terorisme di DK PBB

New York, MINA – Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani memimpin briefing mengenai upaya penanggulangan terorisme dan pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal di DK PBB, New York, pada Senin (20/5).

Di depan seluruh Anggota DK PBB, Dubes Djani sampaikan terorisme terus menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan bersama.

“Oleh karena itu untuk memerangi terorisme sebagai musuh bersama, tidak ada pilihan selain memperkuat kolaborasi dan upaya-upaya terarah serta meningkatkan kerja sama antar negara dengan berbagai organisasi regional maupun dengan badan-badan PBB,” kata Djani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5).

Kepemimpinan dan inisiatif Indonesia dalam penanggulangan terorisme dan pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal juga mendapat pengakuan dan apresiasi, tidak hanya dari anggota DK namun juga dari negara-negara anggota PBB lainnya.

Dalam waktu yang singkat, segera setelah peristiwa teror terjadi, Indonesia berhasil memprakarsai berbagai Pernyataan Pers DK yang mengutuk serangan terorisme di Afghanistan, Iran, Filipina, Selandia Baru dan Sri Lanka.

Hak tersebut merupakan wujud konsistensi sikap dan posisi Indonesia yang selalu menolak pengkaitan tindakan terorisme dengan agama, suku atau bangsa tertentu.

Selain itu, Indonesia juga didaulat untuk memimpin tiga komite penting di DK PBB, yakni, Komite Sanksi 1267, Resolusi DK 1540 mengenai pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal dan Sanksi Resolusi DK 1988 mengenai Taliban serta Wakil Ketua Komite Sanksi DK mengenai Sudan Selatan dan Irak.

“Merupakan suatu kehormatan dan amanah besar bagi Indonesia mendapat kepercayaan memimpin 3 (Tiga) Komite yang memiliki peran penting di DK PBB,” ujar Dubes Djani.

Di Komite Sanksi 1267 yang menjatuhkan dan mengawasi pemberian sanksi terhadap mereka yang terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda, kepemimpinan Indonesia berhasil berperan menjaga kredibilitas dan keutuhan Komite yang sempat terancam akibat perbedaan kepentingan dalam mencantumkan teroris kedalam Daftar Sanksi PBB.

“Kedepan, dalam melaksanakan mandat memimpin Komite-komite DK PBB tersebut, Indonesia akan terus memainkan peran sebagai fasilitator dialog dan konsultasi untuk menjembatani berbagai perbedaan kepentingan yang kerap muncul diantara 15 negara anggota DK,” tukas Duta Besar Djani ketika menutup briefing tersebut. (R/Sj/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)