Iran: AS Tunda Pembicaraan Kesepakatan Nuklir

Teheran, MINA – Iran menuduh Amerika Serikat menunda-nunda pembicaraan tidak langsung yang bertujuan untuk mengembalikan kesepakatan nuklir Teheran 2015, dan mengatakan pertukaran tahanan dengan Washington tidak terkait dengan negosiasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengatakan, Teheran menginginkan kesepakatan berkelanjutan yang akan menjaga hak sah Teheran.

“Amerika menunda-nunda dan tidak ada tindakan dari pihak Eropa … Amerika dan Eropa membutuhkan kesepakatan lebih dari Iran,” kata Kanaani dalam konferensi pers di Teheran pada Senin (22/8), seperti dikutip MEMO.

Setelah 16 bulan pembicaraan AS-Iran yang tidak langsung, dengan pejabat Uni Eropa bolak-balik antara kedua pihak, seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan, mereka telah memberikan tawaran akhir, dan mengharapkan tanggapan dalam beberapa minggu.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan pada Senin bahwa dia berharap Amerika Serikat akan merespons secara positif pada awal minggu ini terhadap proposal blok tersebut.

Amerika Serikat telah berulang kali meminta Teheran untuk membebaskan beberapa warga Iran-Amerika yang ditahan di Iran atas tuduhan keamanan. Iran juga telah menuntut beberapa warga Iran yang ditahan atas tuduhan terkait sanksi AS agar dibebaskan.

“Kami menekankan bahwa pertukaran tahanan dengan Washington adalah masalah terpisah, dan tidak ada hubungannya dengan proses negosiasi untuk menghidupkan kembali pakta 2015,” kata Kanaani, menambahkan bahwa Teheran siap untuk menukar tahanan.

Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump saat itu mengingkari kesepakatan yang dicapai sebelum dia menjabat, menyebutnya terlalu lunak terhadap Iran, dan memberlakukan kembali sanksi keras AS, mendorong Teheran untuk mulai melanggar pembatasan nuklir pakta tersebut.

Perjanjian Nuklir 2015 muncul di ambang kebangkitan pada bulan Maret tahun ini, setelah 11 bulan pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden di Wina.

Tetapi pembicaraan gagal karena hambatan seperti permintaan Teheran agar Washington memberikan jaminan bahwa tidak ada presiden AS yang akan meninggalkan kesepakatan seperti yang dilakukan Trump.

Namun, Biden tidak dapat memberikan jaminan ketat seperti itu karena kesepakatan itu adalah pemahaman politik daripada perjanjian yang mengikat secara hukum.

Di sisi lain, Israel yang bukan pihak negosiasi keberatan dengan perjanjian yang dihidupkan kembali. Mereka khawatir musuh bebuyutannya membuat ancaman terselubung, untuk mengambil tindakan militer pre-emptive jika dianggap diplomasi menemui jalan buntu. (T/R6/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)