Israel Mulai Resah, Trump Belum Pindahkan Kedubes AS ke Jerusalem

Betlehem, 6 Ramadhan 1438/ 1 Juni 2017 (MINA) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump sampai saat ini belum mengambil keputusan mengenai pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem, seperti yang dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden dahulu.

“Begitu kami ,memiliki keputusan, kami akan memberi tahu Anda mengenai masalah ini,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer tanpa princian lebih lanjut, kepada suratkabar Israel Haaretz, Rabu (31/5).

Haaretz menyoroti, jika Trump tidak mencapai keputusan akhir pada hari ini, Pemerintah AS akan dipaksa oleh keputusan 1995 yang diambil oleh Kongres AS untuk memulai proses relokasi kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Demikian Maan News yang dikutip MINA.

Pemerintah Israel telah menyambut baik kepresidenan Trump, karena para politisi sayap kanan percaya bahwa mereka akan lebih mudah memajukan rencana untuk memperluas permukiman Israel sejak Trump maju sebagai pendukung vokal Israel.

Mereka juga sangat tertarik pada janji Trump saat kampanye akan memindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai pusat perhatian. Trump saat itu juga menunjukkan penentangannya terhadap resolusi DK PBB yang dengan keras mengecam permukiman ilegal.

Adapun yang terjadi dalam pekembangan terakhir adalah pendekatan-pendekatan yang langsung dilakukan Trump untuk mencapai penyelesaian damai antara Palestina dan Israel.

Laporan juga muncul awal bulan ini, Penasihat Keamanan Nasional Trump, HR McMaster menolak untuk mengatakan apakah Tembok Barat adalah bagian dari Israel, sementara diplomat Amerika yang ditempatkan di konsulat AS di Yerusalem Timur mengatakan kepada perwakilan kantor Netanyahu bahwa Tembok Barat adalah bagian dari Tepi Barat yang diduduki, dan menolak untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat Israel mengenai rencana kunjungan Trump ke lokasi tersebut.

Sementara Pemerintah Israel diyakini telah secara strategis menghentikan proses membuat undang-undang yang semakin mendesak perluasan pemukiman ilegal Israel sampai setelah pelantikan Trump, karena kepercayaan di antara para pemimpin Israel bahwa kebijakan sayap kanan akan lebih mudah diimplementasikan di bawah kepresidenan Trump.

Namun sikap dan langkah-langkah Trump terakhir yang tidak dapat diprediksi sebelumnya telah menyebabkan pihak berwenang Israel dan para pemimpin Palestina sama sekali tidak faham tentang apa yang akan dilakukan Trump yang sebenarnya menghafapi konflik tersebut.

Selama dua dekade terakhir, Presiden-presiden AS telah menandatangani keputusan masing-masing berlaku selama enam bulan untuk memperpanjang berlakunya keputusan Kongres, sembari menunda pelaksanaan keputusan kongres tersebut. Pada akhir masa jabatannya, Presiden Barack Obama menandatangani perpajangan , yang akan berakhir pada hari Kamis ini (1/7).

Sementara Juru Bicara Gedung Putih, Spicer, mempertahankan bahwa Trump belum menentukan keputusannya meskipun kepopulerannya menjulang, Haaretz mencatat, “ini adalah jawaban Spicer untuk setiap pertanyaan mengenai langkah pemindahan kedutaan sejak Trump memasuki Gedung Putih pada bulan Januari, walaupun kampanyenya menjanjikan untuk melakukan begitu”.

Namun, kantor berita Amerika CNN mengutip pejabat AS mengataan, pihaknya ” Keputusan Trump unti memindahkan atau tidak, hanya masalah waktu. Jika itu terjadi atau tidaknya”.

Langkah-langkah kontroversial Trump sampai dipandang oleh pejabat-pejabat Israel sebagai langkah awal berubah drastisnya kebijakan AS yang telah berlangsung lama mengenai konflik Israel-Palestina, serta mempertahankan Yerusalem Timur sebagai bagian yang rumit dari wilayah yang diduduki.

Wilayah Palestina dan ibukota negara Palestina menjadi salah satu isyu penting, terlepas dari aneksasi wilayah Israel.

Nasib Yerusalem telah menjadi titik fokus konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade, dengan berbagai ketegangan yang timbul atas ancaman Israel mengenai status tempat-tempat keagamaan non-Yahudi di kota tersebut, dan “Yudaisasi” Yerusalem Timur melalui pembangunan permukiman dan pembongkaran massal rumah warga Palestina.

Faksi Fatah, yang memimpin Pemerintah Otoritas Palestina, memperingatkan pada bulan Maret, merelokasi kedutaan AS akan “meledakkan situasi panas” di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara.

Mengenai masalah Palestina, Trump tetap agak sulit dipahami, mengatakan pada bulan Februari ketika sampai pada solusi untuk konflik Israel-Palestina selama berpuluh-puluh tahun ia dapat “hidup dengan” solusi satu-dua negara, secara signifikan. Posisi publik AS berpihak pada solusi dua negara untuk penyelesaian konflik. (T/R12/P1

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)