Israel Tutup Al-Aqsha, Komisi I Desak Kemenlu RI Ajukan Protes ke PBB

Jakarta, MINA – Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk mengajukan protes terkait tindakan sewenang-wenang Israel yang menutup Masjid Al-Aqsha secara sepihak.

Dalam keterangan persnya yang diterima MINA, Rabu (19/7) Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa Indonesia bisa mengirimkan nota protes sebagai negara anggota PBB dengan mayoritas umat Islam, meminta PBB melindungi Masjid Al-Aqsha dari penjajahan Israel.

“Indonesia bisa mengajukan nota protes ke PBB sebagai anggota dengan mayoritas umat Islam. Kalau perlu, PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis mengganggu Masjid Al-Aqsha,” kata Kharis.

Kharis menilai, akibat dari penutupan masjid itu mempersulit akses ke Masjid Al-Aqsha bagi setiap muslim yang ingin beribadah dan berziarah di tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi, umat Islam diwajibkan sholat Jumat dan sholat lima waktu dalam sehari, dan dianjurkan berjamaah di masjid. Jadi Israel tidak boleh menghalangi ibadah umat Islam.

“Persoalan Masjid Al-Aqsha akan terus berlarut-larut selama penjajah zionis Israel terus menguasai setiap jengkal tanah Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini PR besar kita  dari para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Kharis.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu tiga pria Arab bersenjata melakukan serangan telah ditembak mati, tak lama setelah menembaki dua polisi Israel hingga tewas. Aksi tiga pemuda itu sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan masjid kiblat pertama umat Islam tersebut.

Usai insiden itu, polisi Israel menutup Masjid Al-Aqsha di Al-Quds dan melarang warga Muslim Palestina shalat Jumat di masjid itu, setelah dua polisi Israel ditembak mati oleh tiga pria bersenjata di area masjid. (L/R06/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)