JANGAN TERGODA UNTUK BERGABUNG DENGAN ISIS

oleh: Illa Kartila*
Sebuah video berisi ajakan dari sekelompok warga Indonesia untuk bergabung ke Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) beredar di situs YouTube. Dalam video berdurasi delapan menit yang berjudul “Ayo Bergabung”, seseorang yang menyebut dirinya Muhammad Al Indonesi tampil berapi-api meminta dukungan warga Indonesia lainnya bagi perjuangan ISIS.

Meski Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes (Pol) Agus Rianto menyebutkan lembaganya saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait soal beredarnya video di YouTube tersebut, Kepolisian RI meminta masyarakat mewaspadai dan tidak mengubris ajakan untuk bergabung dengan ISIS.

Kepolisian memang belum dapat memastikan berapa jumlah warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok radikal tersebut. Meski demikian polisi terus mewaspadainya.

Agus Rianto mengingatkan, “kita harus hati-hati apabila ada ajakan atau informasi tentang hal-hal yang belum kita ketahui.”

Menurut Direktur Aliansi Indonesia Damai yang juga pemerhati masalah Timur Tengah dan Dunia Islam Hasibullah Satrawi, ISIS telah melihat kelompok-kelompok radikal di Indonesia untuk bergabung dengan mereka.

Terkait dengan beredarnya video tersebut, dia berpendapat, “karena yang ditampilkan orang Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia, maka secara komunikasi politik video ini sedang ditujukan kepada masyarakat Indonesia, simpatisan ISIS di Indonesia agar bergabung dalam gerakan tersebut.”

Oleh karena itu Hasibullah meminta pemerintah harus benar-benar mewaspadai dan mengantisipasi ajakan-ajakan serupa itu.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengungkapkan, mereka yang menyatakan kesetiaan kepada ISIS adalah anggota kelompok yang merupakan pecahan dari Jamaah Islamiyah, Jamaah Anshorut Tauhid atau Negara Islam Indonesia.

Pendukung ISIS ada di Jakarta, Solo dan NTB?

BNPT menemukan adanya pendukung kelompok radikal ISIS di Jakarta, Solo dan NTB. Di Jakarta, pertengahan Juni lalu para pendukung ISIS berunjuk rasa di Jakarta menolak demokrasi dan sekularisme. Karena itu BNPT mengambil langkah antisipatif untuk mencegah bergulirnya aksi teror di Indonesia, termasuk bekerja sama dengan beberapa negara.

Kelompok ISIS awalnya dibentuk dengan tujuan memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. ISIS dibentuk tahun 2013 dan dipimpin oleh Abubakar Al Baghdadi. Tahun 2010, Al Baghdadi diduga menjadi pemimpin Al-Qaida di Irak yang kemudian menjadi ISIS.

Wilayah di bagian barat Irak yang ingin ISIS dirikan sebagai Negara Islam berada di basis muslim Sunni, begitu juga wilayah Suriah yang ingin mereka rebut. Banyak muslim Sunni di Irak telah bergabung dengan ISIS untuk memerangi tentara Irak, yang berada di bawah kendali minoritas Syiah terutama yang tinggal di sisi lain negara itu.

Di beberapa negara yang terdapat perwakilan ISIS, banyak terjadi pembantaian terhadap tokoh maupun umat Islam yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan ISIS.

Saat ini, disinyalir sebagian warga Indonesia yang pernah bermukim di Baghdad, Irak pasca jatuhnya Saddam Husain, ada yang bergabung dalam gerakan radikal ISIS.

Warga Indonesia itu adakalanya berasal dari keluarga TKI/ TKW yang bekerja di Irak dan Syam (Suriah), namun terkadang sengaja berangkat ke Irak dan Suriah untjuk menjadi relawan perang, guna melawanh musuh-musuh ISIS (Al-Qaedah) baik dari kalangan kaum kafir (AS dan sekutunya) maupun kaum muslimin yang dianggap berlawanan dengan aqidah dan politik ISIS.

Yang mencemaskan adalah akhir-akhir ini di Indonesia mulai dideklarasikan pendirian cabang Khilafah Islamiyah versi ISIS ini di beberapa daerah, seperti di Jakarta, Bandung, Solo, Jawa Timur dan lainnya yang dilakukan oleh para simpatisan ISIS, dan dimotori oleh para mantan mukimin Irak dan Suriah tersebut.

Mawas diri

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menilai ISIS sebagai organisasi pergerakan yang berpaham radikal, menggunakan kekerasan demi memperjuangkan yang diyakininya. Umat Islam Indonesia harus mendukung upaya negara untuk mencegah meluasnya gerakan tersebut di tanah air dan tidak terpengaruh.

”Mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing itu bisa menyebabkan orang kehilangan kewarganegaraan RI. Kita harus dukung aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dalam menanganinya,” ujar Lukman.

Dia secara khusus meminta umat Islam Indonesia mawas diri. Dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan mengajak dan merangkul semua kalangan lewat cara-cara yang baik dan penuh hikmah, tidak dengan menebar ketakutan dan kekerasan.

”Di era globalisasi ini, kita harus mampu memperkuat diri sendiri guna menangkal anasir yang bisa mengusik keutuhan kita sebagai sesama umat beragama, berbangsa, dan bernegara,” kata Menteri Agama.

Kepala BNPT Ansyaad Mbai juga menegaskan bahwa pemerintah Suriah telah menetapkan ISIS sebagai kelompok teroris. Iran juga minta bantuan AS untuk menangkal serangan ISIS. “Sekjen PBB serta negara-negara Eropa melarang keras warganya pergi ke daerah tersebut.”

Maka menurut Ansyaad, bila ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan kelompok tersebut bisa dikatakan anggota teroris. Apalagi, BNPT telah mendapatkan laporan di sejumlah daerah mengenai kegiatan berbaiat kelompok ISIS. Daerah itu meliputi Jakarta, Bima, Kalimantan dan Sulawesi.

“Baiat itu sumpah setia dari yang bersangkutan kepada nehara asing. Kalau dia WNI, kewarganegaraannya bisa dicabut,” katanya sambil menambahkan bahwa warga negara yang bergabung dalam kelompok itu melanggar hukum. “Di negara asalnya saja dianggap melanggar hukum.”

Terkait keresahan yang muncul karena gerakan ISIS ini, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai pentingnya peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam memberi pemahaman.

”Ormas Islam seperti NU dan Muhammadyah ini perlu menjelaskan kembali konsep negara Islam. Negara Islam tidak relevan di Indonesia karena bangsa Indonesia sepakat negara yang berdasarkan Pancasila,” katanya.
Konsep jihad untuk mendirikan negara Islam dengan kekerasan seperti dipegang ISIS menurut Azyumardi adalah salah kaprah dan keliru. ”Orang ISIS menargetkan tempat suci yang dianggap menodai kemurnian tauhid. Bahkan, Kabah mau mereka hancurkan karena dinilai sebagai pemujaan.”

Untuk mencegah meluasnya ideologi ISIS di tanah air, perwakilan Indonesia di Timur Tengah perlu memantau para WNI. Direktorat Jenderal Imigrasi dapat bekerja sama dengan imigrasi di Timur Tengah untuk bertukar informasi terkait lalu lintas warga negara Indonesia.

Dia juga meminta aparat kepolisian untuk lebih cermat mengamati kelompok-kelompok radikal yang saat ini masih terbatas tetapi mulai bergerak. ”Kalau tidak terpantau dengan baik, (kelompok radikal) akan menyebar.”
Pemerintah Indonesia diminta tegas menyikapi keberadaan ISIS yang mulai menanamkan pengaruh di sejumlah daerah di Indonesia. Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Muradi mengingatkan, fenomena ini tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah, karena dapat menjadi ancaman serius bagi keragaman dan kebhinekaan Indonesia.

Rekam jejak ISIS di Timur Tengah menganut paham radikal dengan pendekatan kekerasan yang menyalahgunakan agama sebagai tujuan politik mereka. Karenanya adalah tepat jika dia meminta pemerintah segera membatasi ruang gerak ISIS di Indonesia dan mendorong BNPT serta Densus 88 Anti Teror untuk memformulasikan program Kontra Radikal dan Deradikalisasi secar efektif.

Sementara itu, Prof Michel Chossudovsky, seorang ahli Timur Tengah dan dunia Islam dari Global Research dan Information Clearing House, mengatakan “Negara Islam Irak dan al-Sham (ISIS) Merupakan Instrumen Aliansi Militer Barat (http://informationclearinghouse.info/article38812.htm).”

(T/IK/E01)

Miraj Islamic News Agency (MINA)

 

* Illa Kartila adalah redaktur senior MINA. (Ia dapat dihubungi via Email:[email protected])

 

Versi Inggris artikel ini: ISIS ISLAMIC CALIPHATE: A PUPPET OF WESTERN MILITARY ALLIANCE: http://hshidayat.wordpress.com/2014/07/04/isis-islamic-caliphate-a-puppet-of-western-military-alliance/