WAPRES: EKONOMI SYARIAH DAPAT BANGUN KEKUATAN EKONOMI DUNIA

Jakarta, 11 Rajab 1436/30 April 2015 (MINA) – Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, mengatakan, sistem ekonomi syariah dapat membangun kekuatan ekonomi dunia.

Dia menjelaskan tiga fase ekonomi syariah menjadi kekuatan ekonomi dunia, yaitu fase pertama pada saat Perang 6 Hari 1967, dalam konflik Palestina, negara-negara Arab melakukan embargo minyak kepada negara-negara Barat.

“Saat itu terbukti dengan satu fatwa, negara-negara Islam kuat jika bersatu. Fatwa mengenai embargo minyak menjadikan ekonomi Islam sebagai kekuatan dunia,” kata Jusuf Kalla saat menyampaikan sambutannya pada acara pembukaan Muktamar III dan Seminar Ekonomi Islam Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), bertema “Building Strategic Alliance In Islamic Economics, Finance and Business Policies” di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (30/4).

Fase kedua, yaitu saat peristiwa serangan ke gedung kembar WTC pada 11 September 2001 (atau dikenal dengan 9/11), lanjut JK, mempunyai dampak terhadap pesatnya perkembangan aset perbankan Islam pada dekade ini.

Fase ketiga, Pada tahun 2008 terjadi kredit macet di bidang properti (subprime mortgage) di Amerika Serikat terus berlanjut merambah Eropa dan Asia yang berdampak pada IHSG yang tertekan tajam turun sehingga bank-bank konvensional tidak ingin mengambil resiko, namun bank-bank syariah terbukti mampu stabil dan melewati krisis itu.

JK juga menyatakan, prinsip ekonomi syariah mengedepankan transaksi riil yang bisa membangun ekonomi nasional.

Pada ekonomi syariah sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riil, ini adalah perbedaan konsep ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis yang memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil.

Namun, JK menyayangkan perkembangan ekonomi syariah Indonesia masih rendah di mana pencapaian market share-nya masih 5 persen.

Menurutnya, Indonesia memiliki jumlah penduduk Islam terbesar dunia, namun aset perbankan syariah belum maksimal sebagaimana perbankan syariah konvesional. Hal itu disebabkan banyak lembaga-lembaga keuangan syariah namun asetnya masih kecil, juga masyarakat yang belum bisa memahami sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

JK juga menghimbau agar pelaku ekonomi syariah dapat lebih mewujudkan sistem ekonomi syariah sebagai media dakwah. “Mari kita bumikan ekonomi Islam Nusantara,” ujar JK.

Selain itu, Ketua Umum IAEI juga Menteri Keuangan, Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D, mengatakan, prinsip ekonomi syariah mengutamakan pada etika dengan melarang spekulasi ketidakpastian, menangani berbagai permasalahan resiko, mengharamkan transaksi haram, dan berprinsip pada keadilan.

“Jika perinsip ini diterapkan maka keuangan Islam tersebut mendorong terwujudnya keseimbangan dan menumbuhkan perekonomian lebih baik selain itu juga menumbuhkan inklusi keuangan sehingga bisa memperkuat kestabilan keuangan nasional,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan kestabilan keuangan syariah membutuhkan peran dan kerjasama dari berbagai pihak, memperluas kebijakan publik termasuk pada pembangunan infrastrukur keuangan syariah.

“Pihak IAEI bekerjasama dengan berbagai pemerintah dan lembaga lainnya untuk mewujudkan ekonomi syariah yang stabil dengan memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk mahasiswa dengan berbagai kegiatan edukasi melalui seminar dan forum riset,” tambahnya.

IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam. IAEI dideklarasikan pada 3 Maret 2004 di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat.

IAEI didirikan dengan tujuan membangun jaringan dan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam, beberapa kegiatan yang dikerjakan di antaranya simposium menyusun kurikulum Ekonomi Syariah untuk program DIII, S1, S2, dan S3 dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas dan Kementerian Agama.

Muktamar III dan Seminar Ekonomi Islam IAEI itu diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan tentang ekonomi Islam yang belum terjawab.(L/P005/HNA/R05)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)