Jokowi: APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, 26 Syawwal 1437/1 Agustus 2016 (MINA) – Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara () seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah.

Hal itu disampaikan saat sosialisasi Tax Amnesti  di depan 10.000 peserta, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8). Selain tamu undangan, hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM, Luhut B. Pandjaitan.

“APBN ini untuk menyejahterakan rakyat di desa, membangun lahan pertanian baru, bukan untuk membangun jalan tol. Jalan tol sudah ada yang ngurusin, jadi nda perlu lagi APBN dikeluarkan untuk itu,” kata Jokowi dalam sambutannya. Sektor properti juga masih ada sekitar 13 juta rumah di pedesaan yang membutuhkan perbaikan.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi meminta mereka yang memiliki uang di luar negeri dan belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak, agar segera memanfaatkan tax amnesty ini. Karena tarif tebusannya murah.

Dana yang dibawa pulang atau direpatriasi oleh peserta tax amnesty, bisa diinvestasi di dalam negeri di sektor keuangan atau di sektor riil, seperti untuk membangun pabrik tebu, atau perkebunan . Menurut Jokowi, tidak lumrah negeri yang memiliki lahan pertanian cukup luas tapi masih mengimpor jagung.

“APBN yang sebagian pemasukannya dari pajak juga harus digunakan untuk membuat dan memperluas lahan pertanian baru di pedesaan. Masak sih masih impor jagung. Jagung itu mudah ditanam dan dipanen. Dalam 3-4 bulan saja sudah bisa panen, lah kok masih impor, kebangetan,” kata Jokowi.

Dalam APBN-P tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.355 triliun. Yang terdiri dari target Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 855,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 474,23 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 17,7 triliun dan pajak lainnya Rp 7,4 triliun. (L/P011/M09/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)