Kaleidoskop Ekonomi Syariah 2021: Solusi Pemulihan di Masa Pandemi

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi bagi Indonesia dan juga secara global. Kendati pemulihannya masih naik turun, perekonomian Indonesia dinilai lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menjadi pendekatan alternatif dan motor baru untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid-19. Sebab terdapat keunggulan-keunggulan yang berakar pada prinsip Syariah, yakni relatif stabil, aman, dan resilient.

Konsep yang merupakan al-iqtishadiyah al-Ishlahiyah juga diharapkan dapat menjadi kerangka dasar dalam pemulihan ekonomi nasional.

Pengembangan tersebut termasuk memaksimalkan pengembangan halal supply chain pada sektor keuangan, pertanian terpadu, makanan dan minuman halal, muslim fashion, energi terbarukan, dan pariwisata halal. Selain itu, juga meningkatkan ekonomi pesantren, penguatan model usaha mikro serta pemberdayaan mustahik.

Keberadaan industri perbankan Syariah di Tanah Air telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade.

Beberapa negara di dunia saat ini juga telah menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai tulang punggung perekonomian, bahkan termasuk negara dengan mayoritas penduduk bukan muslim.

Sementara kondisi ekonomi syariah Indonesia di kancah internasional di periode 2020-2021 sudah menempati urutan keempat di dunia.

Berikut agenda dan peristiwa penting pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia pada :

BSI Diresmikan

Bank Syariah Indonesia Diresmikan Proses merger bank milik himpunan bank negara (Himbara) ini telah dimulai sejak September 2020. Merger ini menggabungkan tiga anak usaha syariah bank Himbara, yakni Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah.

Hasil merger ini pun diresmikan pada 1 Februari lalu, dengan BRISyariah menjadi surviving entity hasil penggabungan tiga bank syariah BUMN tersebut.

Penggabungan tersebut bertujuan menyatukan seluruh keunggulan dari ketiga Bank Syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Bank Syariah dengan jaringan yang luas, didukung oleh lebih dari 1.300 outlet yang akan cukup untuk melayani permintaan nasabah.

Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Produk Halal 1.000 UMKM di Indonesia

Kementerian Agama (Kemenag) mulai menggencarkan pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi 1.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bergulirnya program ini ditandai dengan penyerahan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag kepada delapan pelaku UMK di Sumatera Barat (Sumbar),Senin (1/11/2021). Mereka mewakili peserta program fasilitasi sertifikasi halal pelaku UMK BPJPH tahun 2020.

BPKH Jadi Pemegang Saham Pengendali Baru Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memiliki pemegang saham baru setelah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB), Bank Boubyan, National Bank of Kuwait, dan SEDCO Group sebanyak 7.903.112.181 saham setara dengan 77,42% sehingga total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat menjadi 78,45%.

Adapun setelah transaksi ini, IsDB masih memiliki 10% saham Bank Muamalat. Penandatanganan pengalihan saham dan pengeloalan aset dilaksanakan pada Senin, 15 November 2021 di Muamalat Tower dan Selasa, 16 November 2021 di Gedung BPKH Menara Bidakara, Jakarta.

MRA ini mengatur dan mendokumentasikan keseluruhan tahapan maupun rangkaian transaksi dalam rangka pengelolaan aset milik Bank Muamalat terkait penguatan permodalan Bank Muamalat.

Presidensi G20

Indonesia terpilih menjadi pemegang Presidensi G20 pada tahun ini hingga 2022. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada opening ceremony Presidensi G20 Indonesia, di Jakarta, Rabu, 1 Desember 2021 lalu berharap Indonesia dapat menjadi motor penggerak bagi negara G20 melakukan aksi nyata.

Presidensi G20, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Selaras dengan tema tersebut pada Presidensi G20, Indonesia akan fokus mengerjakan tiga hal, yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi keberlanjutan.

Jokowi optimistis terpilihnya Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, termasuk melalui pengembangan ekonomi syariah. Sekaligus membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, adil, berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kongres Ekonomi Umat II MUI Lahirkan Resolusi Jihad Ekonomi

Kongres Ekonomi Umat (KEU) II Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar di Jakarta pada 10-12 Desember 2021 dengan tema Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia melahirkan Sembilan Poin Resolusi Jihad Ekonomi Umat.

Hasil KEU II berupa resolusi jihad ekonomi ini bertujuan mengarahkan umat agar bersungguh-sungguh dan bertekad kuat menjadi pelaku ekonomi. Supaya umat Islam tidak hanya menjadi objek, melainkan menjadi subjek dalam pergerakan ekonomi.

KEU II dibuka pada Jumat (10/12) oleh Presiden Joko Widodo, dan ditutup Ahad (12/12) oleh Wapres KH Ma’ruf Amin, dan diikuti sekitar 250 peserta secara offline dan online.

Turut hadir sebagai narasumber beberapa tokoh Muslim di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, dan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Imam Teguh Saptono.

(A/R1/P2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Wartawan: Rana Setiawan

Editor: Widi Kusnadi

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.