Kashmir Telah Alami 150 Hari Pemblokiran Internet di Tahun Baru

Kashmir, MINA – Tahun baru, 1 Januari 2020 menandai 150 hari pemblokiran akses internet yang dilakukan Pemerintah India terhadap wilayah Kashmir.

Menurut sebuah kelompok yang melacak penutupan internet secara global, Acces Now, wilayah Kashmir menjadi yang terlama mengalami pemblokiran jaringan internet dalam sejarah di sebuah negara demokratis.

Kamar Dagang dan Industri Kashmir (KCCI) mengatakan, blokade internet tersebut telah menyebabkan, hilangnya hampir 18.000 rupee crore atau 2,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam lima bulan terakhir.

“Dalam laporan kami, yang kami susun setelah 120 hari (pemblokiran),, bisnis menderita kerugian besar … industri berbasis internet seperti pariwisata, ekspor, industri karpet sutra, e-commerce dan kewirausahaan sosial benar-benar ditutup. Larangan itu terhambat perdagangan kami sehari-hari, “kata Presiden KCCI Sheikh Ashiq, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (2/1).

Pemblokiran internet yang berkepanjangan juga berdampak negatif terhadap aktivitas para pelajar, profesional, jurnalis, aktivis, dan layanan darurat di wilayah tersebut.

Razia Tariq, seorang mahasiswa di Universitas Kashmir, mengatakan, penelitian dan pengerjaan karya akademis lainnya terhenti karena tindakan tersebut.

Sementara itu, pihak berwenang di Kashmir yang dikontrol India akan memulihkan layanan pesan instan di kawasan yang disengketakan itu pada Rabu (1/1).

Hampir lima bulan setelah pemerintah India menurunkan status semi-otonomi wilayah itu dan memberlakukan keamanan ketat dan penutupan jalur-jalur komunikasi.

Juru bicara pemerintah setempat Rohit Kansal mengatakan, keputusan itu dibuat setelah evaluasi situasi di wilayah itu.

Ia mengatakan layanan internet cepat juga akan dipulihkan di rumah sakit-rumah sakit pemerintah. Penutupan layanan internet cepat dan internet bergerak untuk para pengguna lainnya masih diberlakukan.

Pihak berwenang berdalih, pemblokiran internet dilakukan untuk mencegah aksi protes provokasi di kawasan itu yang bisa berubah menjadi demonstrasi jalanan berskala besar.

Ketegangan di Kashmir, yang terbagi antara Pakistan dan India namun diklaim sepenuhnya oleh kedua negara, meningkat sejak New Delhi mengeluarkan keputusan mengejutkan pada awal Agustus lalu yang menurunkan status semi-otonomi wilayah itu.

Menyusul keputusan itu, India mengirim puluhan ribu tentara tambahan, menahan ribuan orang, serta memblokir ponsel dan layanan internet. (T/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)