Kebutuhan Pangan Belum Bisa Dipenuhi oleh Produksi Dalam Negeri

Jakarta, MINA – Yeni Saptia, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, pangan merupakan salah satu sumber energi yang harus dipenuhi bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, kebutuhan pangan belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

“Tidak dapat dipungkiri masalah rendahnya produktivitas, keterbatasan akses kredit, dan terbatasnya luas penguasaan lahan bermuara pada tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian,” kata Yeni saat Media Briefing bertajuk ‘Pembiayaan Pertanian di Persimpangan Jalan’ di Jakarta, Selasa (19/9).

Pertanyaannya, lanjut Yeni, sejauh mana para petani dapat secara mudah mengakses program kredit tersebut. “Apakah kebijakan program kredit tersebut sudah efektif dan bermanfaat bagi petani?” tanya Yeni.

Salah satu masalah utama yang dihadapi untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan dalam negeri adalah masih terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan formal.

“Hanya sekitar 15% petani yang sudah mengakses kredit bank, sementara mayoritas (52%) masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan nonbank lainnya,” ungkap Yeni.

Dari 10 komoditas impor utama non migas, hingga Agustus 2017 lima di antaranya merupakan komoditas pertanian dengan nilai impor mencapai US$ 4,3 miliar. “Angka tersebut merefleksikan bahwa pertumbuhan produktivitas usaha tani di dalam negeri belum mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan konsumsi nasional,” ujar Yeni.

Faktor lain penyebab rendahnya produktivitas petani yaitu terbatasnya penguasaan lahan yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian. Kompleksitas kemiskinan di sektor pertanian tidak terlepas dari sering terjadinya fluktuasi harga yang disebabkan bukan hanya faktor-faktor internal, tetapi juga oleh tingginya ketcrgantungan pemenuhan kebutuhan pangan dari impor.

“Artinya, kemandirian pangan tidak akan terwujud apabila para petani sebagai pelaku bisnis masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Seperti yang ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam rapat tentang Peranan Bulog beberapa waktu lalu,” tutur Yeni.

Mencermati rendahnya akses petani terhadap kredit perbankan, tambah Yeni, berbagai macam kebijakan program kredit untuk sektor pertanian telah dan sedang diimplementasikan oleh pemerintah.

“Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana para petani dapat secara mudah mengakses program kredit tersebut? Bagaimana program kredit yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan petani? Kesimpulan yang menjadi catatan penting bahwa Pemerintah perlu melakukan reformasi program kredit khusus sektor di pertanian,” tutup Yeni. (L/R09/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)