Foto: Nidiya/MINA
Jakarta, MINA – Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, ke depannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) diharapkan menjadi yang paling depan dalam pembaharuan kebijakan migrasi.
Hal tersebut disampaikan Anis pada konferensi pers hasil Rekomendasi Dialog Pemerintah Indonesia dengan Komite Pekerja Migran Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di Jakarta, Rabu (20/9).
“Tenaga migran perempuan lebih rentan mengalami tindak kekerasan dan perdagangan, karena korban-korban tidak pernah bisa dihentikan,” ujar Anis.
Ia mengatakan, adanya rekomendasi dari Komite Pekerja Migran PBB harus menjadi daya desak disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Baca Juga: Tumbangnya Rezim Asaad, Afta: Rakyat Ingin Perubahan
“RUU menjadi peta jalan utama guna membangun sistem tata kelola migrasi yang berbasis pada penegakan Hak Asasi Manusia,” kata Anis.
Ia menjelaskan, instrumen-instrumen saat ini belum mampu mencegah terjadinya kejahatan yang terjadi pada buruh migran, karenaamasih lemahnya perlindungan terhadap buruh migran.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintaah RI telah menyelenggarakan dialog dengan Komittee Pekerja Migran PBB pada 6 September 2017 lalu di Jenewa.
Pada Kamis (14/9), Komite telah menyampaikan rancangan laporan yang berisikan 26 rekomendasi yang mencakup legislasi, rativikasi Konvensi intrnasional diantaranya terkait penyusunan kebijakan dan strategi yang komprehensif terkait migrasi, mekanisme koordinasi, pengumpulan data, dan jaminan sosial.(L/R04/RS2)
Baca Juga: Resmikan Terowongan Silaturahim, Prabowo: Simbol Kerukunan Antarumat Beragama
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur