Jakarta, MINA – Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sunarko mengatakan, Indonesia secara konsisten menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel.
“Indonesia selalu mendorong isu Palestina menjadi isu utama dalam setiap pertemuan internasional. Ini menjadi komitmen pemerintah dalam membantu mewujudkan perdamaian di Timur Tengah,” kata Sunarko dalam acara diskusi “Prospek Perdamaian Timur Tengah” di Gedung Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu RI Jakarta, Jumat (3/11).
Dia menyayangkan isu Palestina kian termarginalkan karena energi dunia Arab dihabiskan untuk konflik di antara sesama negara-negara Arab sendiri.
Baca Juga: Jawa Tengah Raih Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah 2024 untuk Pelayanan Publik
“Marginalisasi isu Palestina di Dunia Arab sangat menguntungkan Israel,” imbuhnya.
Sunarko menekankan, perdamaian di Timur Tengah, khususnya kemerdekaan Palestina, hanya dapat dicapai apabila seluruh isu utama dapat diselesaikan.
Beberapa isu utama yang dimaksud adalah pemukiman ilegal, pengungsi Palestina, status kota Yerusalem, status perbatasan dan masalah keamanan.
“Saat ini Israel memiliki ruang strategis untuk melanjutkan agenda pendudukannya, kebijakan pembangunan permukiman di Yerusalem. Ini juga penyebab masalah Palestina makin kompleks,” ujarnya.
Baca Juga: Cuaca Jabodetabek Berawan Jumat Ini, Hujan Sebagian Wilayah
Acara diskusi yang digelar BPPK Kemlu bersama Indonesian Society for Organization of Islamic Cooperation (ISOIC) itu dihadiri para diplomat, akademisi, dan aktivis kemanusiaan.
Sekjen ISOIC Bunyan Saptomo mengharapkan diskusi tersebut dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dalam melaksanakan perannya membantu mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. “Diskusi ini juga sekaligus mengingat 100 Tahun Deklarasi Balfour di mana awal mula penjajahan di Palestina,” ujarnya.
ISOIC merupakan gerakan masyarakat Indonesia yang peduli terhadap OKI. ISOIC bersifat majemuk dengan keanggotaan bersifat inklusif dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Selama keanggotaan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008, Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratik dan viable.
Baca Juga: Bedah Berita MINA, Peralihan Kekuasaan di Suriah, Apa pengaruhnya bagi Palestina?
Indonesia selalu mendorong agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan keputusan terkait masalah Palestina, termasuk dalam bentuk presidential statement (PRST) maupun resolusi, sebagai cerminan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
Selain memberikan dukungan di tingkat multilateral, Indonesia juga memberikan bantuan di tingkat regional dan bilateral melalui bantuan teknis.
Bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, antara lain adalah pelatihan bagi 1.338 Rakyat Palestina yang terbagi dalam 128 program. Pelatihan ini akan terus diperpanjang sampai tahun 2019.
Di Palestina juga terdapat beberapa masjid yang dibangun oleh rakyat Indonesia. Masjid Daarut Tauhiid Indonesia di Gaza misalnya yang diresmikan pada 31 Desember 2015, berdiri di atas tanah milik Departemen Agama dan Perwakafan Palestina.
Baca Juga: Jurnalis Antara Sampaikan Prospek Pembebasan Palestina di Tengah Konflik di Suriah
Di Gaza, Palestina, juga berdiri Rumah Sakit Indonesia yang dibangun rakyat Indonesia di tanah wakaf pemerintah Palestina seluas 16.261 meter persegi dan memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Rumah Sakit Indonesia mulai beroperasi pada 27 Desember 2015. (L/R01/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Tumbangnya Rezim Asaad, Afta: Rakyat Ingin Perubahan