Keputusan Kemendikbud Hapus UN 2021 Dapat Dukungan Jokowi

Jakarta, MINA – Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo.

“Sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/12), demikian dikutip dari setkab.go.id.

Menurut Jokowi, mulai tahun 2021, Ujian Nasional akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi. Artinya yang diassessment nanti adalah sekolah dan guru-guru. Juga ada yang namanya nanti survei karakter.

“Itu juga bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level yang mana ke tingkat yang mana,” ujarnya.

Baca Juga: Wamenag Sampaikan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Perbaiki Infrastruktur Pendidikan 

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. “Yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya. Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik diinjeksi,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan penghapusan Ujian Nasional itu ada di pemerintah pusat. Bisa saja suatu saat nanti misalnya, perhitungan dari Kemendikbud seperti apa. “Guru ditarik lagi ke pusat bisa saja dilakukan, karena ini hanya menggeser anggaran dari daerah ke pusat lagi,” jelasnya.

“Tapi kan kalau policy ini betul-betul bisa menaikkan, misalnya menaikkan kualitas pendidikan, menaikkan devisa kita ya tentu akan kita jalani terus,” pungkasnya.

Sebelumnya,M Nadiem Makarim pada rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu kemarin mengumumkan bahwa UN akan dihapus tahun 2021 mendatang.

Baca Juga: Hari Guru, Kemenag Upayakan Sertifikasi Guru Tuntas dalam Dua Tahun

Menurutnya, Ujian Nasional yang selama ini berjalan dinilai banyak bermasalah. Oleh sebab itu Nadiem mengungkapkan beberapa pertimbangan untuk mengganti sistem UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. (T/Ais/R06)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Program 100 Hari Kerja, Menteri Abdul Mu’ti Prioritaskan Kenaikan Gaji, Kesejahteraan Guru