Kerugian Ekonomi Gempa Lombok Capai Rp 5 T

Jakarta, MINA – Dampak kerugian ekonomi akibat gempa bumi berkekuatan 7 skala richter yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Ahad (5/8) diperkirakan mencapai angka Rp 5,04 triliun.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menegaskan, Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi di NTB.

“Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari 5,04 trilyun rupiah. Angka ini sementara, hanya berdasarkan basis data pada 9 Agustus. Dipastikan dampak ekonomi lebih dari 5,04 trilyun nantinya,” kata Sutopo di Jakarta, Senin (13/8).

Sutopo merinci, kerusakan dan kerugian lebih dari Rp 5,04 triliun tersebut berasal dari sektor permukiman 3,82 trilyun rupiah, infrastruktur 7,5 milyar rupiah, ekonomi produktif 432,7 milyar rupiah, sosial budaya 716,5 milyar rupiah, dan lintas sector 61,9 milyar rupiah.

“Kerusakan dan kerugian terbanyak adalah sektor permukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah,” katanya.

Secara wilayah, kata Sutopo, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari 2,7 trilyun rupiah.

Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari 1,5 trilyun rupiah, Lombok Timur 417,3 milyar rupiah, Lombok Tengah 174,4 milyar rupiah dan Kota Mataram 242,1 milyar rupiah. Dampak kerusakan dan kerugian ekonomi di Bali masih dilakukan perhitungan.

“Kerusakan dan kerugian ini sangat besar. Apalagi jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar. Perlu triliunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

Sutopo menyampaikan, perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB. Pemerintah pusat akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB. Pendampingan ini bukan hanya saat tanggap darurat saja.

“Tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pun Pemerintah Pusat akan terus membantu. Bahkan sebagian besar bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah pusat,” katanya.

Sutopo juga mengatakan, skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional. Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personil, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial.

“Lombok adalah daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman,” katanya. (L/R06/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)