Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Tambahan Impor Beras

Jakarta, MINA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah  menjelaskan tambahan impor besar sebanyak 500 ribu ton hingga bulan Juli 2018 medatang.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta  Komisi IV DPR dan Komisi VI DPR memanggil Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menjelaskan kebijakan penambahan importasi beras tersebut.

“Juga untuk meminta Kemendag mencari alternatif solusi lain selain impor, mengingat stok beras saat ini mencapai 1,2 juta ton dan ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang saat ini 40.000 ton yang masih berada diatas batas aman (25.000 ton),” katanya melalui siaran pers pada Rabu (16/5).

Dalam hal ini ia juga meminta Komisi VI DPR mendorong Kemendag untuk berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga beras meskipun permintaan masyarakat meningkat dengan melakukan operasi pasar, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar, serta merumuskan kembali kebijakan pangan, mengingat konsumsi beras terus meningkat terutama menjelang hari Raya Idul Fitri 2018.

Lebih lanjut, Komisi III DPR dan Komisi VI DPR diminta Bamsoet untuk mendorong Kepolisian dan Kemendag berkoordinasi dengan Bulog, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengawasi persediaan, distribusi, mengantisipasi penimbunan dan permainan harga beras di berbagai daerah.

“Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementan untuk segera menambah luas tanam, mencetak sawah-sawah baru di daerah-daerah yang berpotensi baik untuk cetak baru sawah, serta tidak mengalihfungsikan lahan pertanian, guna meningkatkan produksi pangan dan memastikan hasil panen padi maksimal,” ujarnya.

Ia juga meminta Komisi IV DPR dan Komisi X DPR mendorong Kementan dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan inovasi dan kajian terhadap bibit unggul yang ada, sehingga didapat pengembangan dan peningkatan produksi padi petani;

Selain itu ia juga melibatkan Komisi IV DPR mendorong Kementan untuk mempersiapkan solusi dari persoalan pangan ke depannya, seperti ledakan hama tanaman dan perubahan iklim, agar tidak terjadi penurunan produksi padi. (R/R10/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)