Ketum PBNU: Pemberian Izin Tambang Tanggung Jawab Pemerintah

Jakarta, MINA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, pemberian izin tambang untuk Ormas keagamaan dari pemerintah merupakan tanggung jawab harus dilaksanakan sebaiknya agar tujuan mulia kebijakan tercapai.

“NU telah siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasi lengkap, dan jaringan bisnis cukup kuat melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” kata Gus Yahya sapaan akrabnya di Jakarta, Kamis (6/6).

Gus Yahya menegaskan, NU saat ini memiliki jaringan perangkat organisasi  menjangkau ke tingkat desa serta lembaga layanan masyarakat diberbagai bidang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.

“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk mengantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah dimandatkan kepada NU untuk mengelolanya,” kata Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini.

Baca Juga: Jelang Libur Nataru, Terminal Bekasi Berlakukan Ram Check Bus

Di samping memiliki jaringan organisasi yang mengakar, NU juga mempersiapkan infrastruktur bisnis untuk mengelola tanggung jawab tersebut. Gus Yahya menjamin bahwa pengelolaannya dilakukan secara transparan dan profesional.

“NU akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan, NU saat ini memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.

“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk mengantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah dimandatkan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya,” kata Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini.

Baca Juga: Menag RI dan Dubes Sudan Bahas Kerja Sama Pendidikan

Di samping memiliki jaringan organisasi yang mengakar, NU juga mempersiapkan infrastruktur bisnis untuk mengelola tanggung jawab tersebut.

Gus Yahya menjamin bahwa pengelolaannya dilakukan secara transparan dan profesional.

“Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” katanya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mendikti Sampaikan Tiga Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Indonesia