Kewarganegaraan Pensiunan Perwira India Dipersoalkan karena Beragama Islam

Mohammed Ajmal. (Foto: Dilip Sharma)

Assam, India, MINA – Kewarganegaraan seorang pensiunan perwira militer India telah dipertanyakan oleh pengadilan khusus di Negara Bagian Assam yang mengidentifikasi dan mendeportasi migran ‘ilegal’ dari Bangladesh.

Mohammed Ajmal mengatakan dia menerima surat peringatan dari pengadilan yang memintanya untuk ‘membuktikan’ kewarganegaraannya di India.

Ajmal mengatakan kepada BBC, Senin (2/10), bahwa dia telah menjadi sasaran karena agamanya, Islam, dan bisa membuktikan kewarganegaraannya.

Istrinya juga menerima surat peringatan yang sama di tahun 2012, namun kasusnya ditarik.

Ajmal mengundurkan diri dari jabatan Junior Commision Officer pada 2016. Dia menegaskan bahwa dia memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk membuktikan kewarganegaraannya.

“Setelah bertugas di militer India selama 30 tahun, saya diberi peringatan yang menuduh saya sebagai orang asing yang tinggal secara ilegal di India,” ujarnya kepada BBC Hindi.

“Satu-satunya kesalahan saya adalah karena saya seorang Muslim.”

Surat pemberitahuan pengadilan menuduh Ajmal memasuki Assam secara ilegal setelah 25 Maret 1971, yang dikenal sebagai periode cut-off setelah orang-orang dari Bangladesh yang memasuki negara bagian tidak diizinkan menjadi warga negara India.

Pejabat polisi mengatakan kepada BBC surat pemberitahuan tersebut merupakan ‘bagian dari proses’.”Jika orang yang bersangkutan memiliki semua dokumen yang dibutuhkan, maka masalahnya akan terselesaikan,” kata Kepala Polisian Mukesh Sahay kepada BBC Hindi.

Hafiz Rasheed Choudhury, seorang pengacara dan aktivis pengadilan tinggi di Kota Guwahati, mengkritik langkah pengadilan dan meyakni apa yang sedang dialami Ajmal merupakan penggambaran rasial.

Assam telah mengalami serangan kekerasan komunal di masa lalu karena perdebatan mengenai apa yang disebut infiltrasi oleh pihak luar menyebabkan meningkatnya ketegangan antara penduduk asli negara tersebut dan para migran Bangladesh.

Perubahan demografi, kehilangan hak tanah dan mata pencaharian, dan persaingan intensif untuk mendapatkan kekuasaan politik telah menambah potensi mematikan pada masalah siapa yang berhak tinggal di Assam.

Kasus Ajmal akan disidang di pengadilan khusus pada 13 Oktober. (T/R11/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)