Komisi X: Pemerintah Tidak Punya Konsep Pendidikan Berkelanjutan

Jakarta, MINA – Kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) yang kerap berganti, tak hanya merepotkan kalangan guru dan siswa, juga menunjukan pemerintah tidak memiliki konsep pendidikan yang berkelanjutan.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Toriq Hidayat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Forum Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika dan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Rabu (27/9).

Dikutip dari rilis DPR RI, Toriq yang juga menjadi anggota Panja Evaluasi Dikdasmen menilai, saat ini pemerintah seperti mengalami kesulitan dalam merumuskan model yang tepat bagi pendidikan di Tanah Air.

Hal itu dibuktikan dengan tidak konsistennya kurikulum yang silih berganti sesuai dengan pergantian menteri. Hal ini menandakan pemerintah belum memiliki konsep pendidikan yang berkelanjutan.

Baca Juga: Wamenag Sampaikan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Perbaiki Infrastruktur Pendidikan 

“Selama ini perubahan kurikulum sangat merepotkan. Kita butuh grand desain pendidikan yang berkelanjutan. Jika terjadi pergantian menteri tidak perlu ganti kebijakan lagi karena sudah ada grand desainnya,” kata Toriq.

Menurut Toriq, Kurikulum 2013  merupakan kurikulum terbaru produk pemerintah yang  terlalu banyak revisi, baik dari segi isi maupun materi sehingga menyulitkan pendidik untuk mempelajari dan menggunakannya sebagi pedoman dalam pembelajaran.

“Di sisi lain, masih berlakunya dua kurikulum dalam satuan pendidikan yaitu Kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 menyulitkan Guru dalam melakukan pendekatan, strategi, model pembelajaran, materi, serta penilaian yang berbeda dengan tuntutan kurikulumnya,” jelasnya.

Untuk itu, Panja Evaluasi Dikdasmen mengajak organisasi guru untuk memberikan masukan  pengelolaan secara umum (grand design) tentang pendidikan nasional.

Baca Juga: Hari Guru, Kemenag Upayakan Sertifikasi Guru Tuntas dalam Dua Tahun

“Peran praktisi pendidikan sangat penting untuk dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah, sehingga grand design pendidikan nantinya diterapkan oleh penyelenggara pendidikan dan guru,” tutur Toriq.

“Kita  belum punya grand desain pendidikan. Padahal pendidikan itu penentu peradaban, dan kompleksitas masalah pendidikan kita sangat luar biasa. Karena itu, kita butuh konsep pendidikan yang berkelanjutan. Dan jika para guru ada usulan untuk rancangan grand desain pendidikan yang berkelanjutan ke depan akan sangat baik,” tandasnya. (R/R05/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Program 100 Hari Kerja, Menteri Abdul Mu’ti Prioritaskan Kenaikan Gaji, Kesejahteraan Guru